DPRD KOTIM 

Legislator Minta Pemkab Evaluasi CSR Perusahaan di Kotim

Sampit,- Anggota DPRD Kabupaten Kotim menyarankan pemkab mengevaluasi perusahaan besar swasta (PBS) terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). “Terkait dengan CSR ini sudah ada peraturan yang mengaturnya. Kita berharap pihak perusahaan bisa mentaati aturan tersebut. Karena itu, sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan pihak perusahaan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotim, Jainudin Karim Senin (18/3/2019) disampit. Harapannya pemerintah kabupaten dan OPD terkait dapat mengevaluasi perusahaan mana saja yang sudah taat CSR. “Kita dorong supaya bisa melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang berinvestasi di wilayah ini. Apakah sudah…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Alat Tangkap Ikan Buat Nelayan Harus Diperhatikan

Sampit,- Ketua Komisi II DPRD Kabupten kotawaringin timur Rudianur meminta kepada pemerintah daerah terkhsusnya dinas perikanan kotawaringin timur supaya memperhatikan nelayan yang bertem[at tinggal di daerah pesisir baik itu yang berada dikecamatan pulau hanaut ,kecamatan teluk sampit yang berpropesi sebagai nelayan wajib untuk diberikan perhatian yaitu dengan cara membantu memberikan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. ”Ada banyak desa yang warga nya bekerja sebagai nelayan namun sampai saat ini belum ada yang mendapatkan bantuan alat tangkap ikan contohnya di Dusun Santiruk sangat terisolasi sekali padahal mreka disana bergantung kepala hasil…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

DPRD Siap Kawal Hasil Musrenbang Kabupaten

Sampit , – Musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tingkat kabupaten/kota mulai berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Pihak DPRD Kotim menyatakan siap mengawal kegiatan tersebut. Wakil Komisi I DPRD Kotim, Awai F Matali mengungkapkan, kegiatan musrembang kabupaten sendiri merupakan tindak lanjut dari hasil musrembang tingkat desa dan kecamatan serta hasil reses dewan. Agar hasilnya tidak melenceng, pihaknya akan mengawal kegiatan tersebut agar tidak keluar program-program bersifat prioritas yang diusulkan dari hasil musrenbang kecamatan dan desa. “Kegiatan sebut sebenarnya anak tujuan untuk mencocokkan pokir (pokok pikiran)…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Legislator Minta RSUD Murjani Sampit Utamakan Pelayanan

Sampit, – Anggota Komisi III DPRD Kotim Sutik meminta agar pihak RSUD Murjani Sampit lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat atau calon pasien yang datang berobat. Legislator Gerindra ini juga menekankan agar rumah sakit daerah itu tetap mengacu pada Undang-undang kesehatan yang menjadi pilar utama dalam tugas seorang ahli medis di tanah air ini. “Keselamatan nyawa manusia lebih di utamakan, itu aturan undang-undang kesehatan yang juga menjadi sumpah sabaran seroang ahli medis pada umumnya, jadi jangan sampai melanggar aturan tersebut,” Ujarnya Kamis (14/3/2019). Sutik juga mengatakan selama ini keluhan di masyarakat…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Komisi III Minta Dinsos Gerak Cepat Tangani Dampak Kebakaran Di Palangan

Sampit, – Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun ST meminta agar pihak pemerintah daerah melalui Dinas Sosial (Dinsos) agar segera melakukan pendataan dan pengiriman bantuan kepada para korban kebakaran yang terjadi Kamis (14/3/2019) sekitar pukul 00.10 WIB. dini hari tadi. Ketua DPC PDI Perjuangan Kotim ini juga berharap agar warga masyarakat terutama Desa Palangan, Kecamatan Kota Besi lebih waspada terhadap api yang bisa saja berdampak negatif bagi pemukiman warga di sana. “Di Palangan itukan rata-rata rumah penduduknya terbuat dari bahan material kayu yang mudah terbakar, harapan kita kedepannya masyarakat lebih…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Komisi I DPRD Minta Pemkab Kotim Serius Pacu Serapan Anggaran 2019

Sampit,- Komisi I DPRD Kotawaringin Timur meminta pemerintah kabupaten (pemkab) setempat serius memacu serapan anggaran pada tahun 2019 ini. “Kita meminta eksekutif agar konsisten memacu serapan anggaran dengan ketepatan waktu pelaksanaan programnya,” kata anggota komisi I DPRD Wiliam Novetra, Kamis (14/3/2019). Pihaknya memang mengingatkan agar pemkab berhat-hati dalam penggunaan anggaran. Namun setiap program wajib dilaksanakan sesuai tahapan. Jangan sampai sistem administrasi mengakibatkan penundaan program dan berdampak pada kurang optimalnya penyerapan anggaran. Menurutnya, sistem birokrasi yang dijalankan pemerintah saat ini cukup berjalan baik. Proses penggunaan anggaran terawasi secara berjenjang dan melewati tahapan…

Selengkapnya