DPRD KOTIM 

DPRD Kotim Akan Sesuaikan APBD 2020 Untuk Tangani Covid-19

Sampit. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim akan mempermudah pemerintah untuk merelokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna menangani penyebaran virus corona. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta anggaran pemerintah difokuskan untuk penanganan Covid-19.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dra. Rinie mengatakan, dengan kondisi saat ini diperlukan langkah aktif semua stakeholder dalam mengantisipasi pencegahan dan penyebaran virus tersebut. karena persoalan krusial seperti ini bukan hal yang mudah dan akan memerlukan anggaran yang cukup besar.

“Kami lihat jumlah lonjakan kasus corona saat ini cukup masif, tentunya kebutuhan anggaran terkait dengan itu perlu segera dipersiapkan dan hal ini diperlukan pengambilan langkah kebijakan yang cepat, taktis dan strategis dari kepala daerah dan seluruh stakeholder. Termasuk kita di DPRD sebagai representasi masyarakat kotim,” kata Dra. Rinie, saat dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (31/3/2020).

Penyesuaian APBD Kotim Ta 2020, lanjut Rinie adalah salah satu langkah strategis saat ini untuk menangani covid-19, nantinya sejumlah pos anggaran perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa atau kegiatan yang mungkin tidak bisa dilaksanakan tahun ini akan dialihkan untuk penanganan corona.

“Hal ini juga berdasarkan petunjuk dan arahan presiden Joko Widodo yang meminta APBD difokuskan untuk penanganan covid-19, dan kami DPRD sangat sepakat dengan hal itu sepanjang untuk keperluan penanganan corona dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat wabah ini,” jelas Rinie.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyebutkan beberapa hal yang mendesak dibutuhkan saat ini, mulai dari alat pelindung diri (APD) untuk dokter, paramedis dan tenaga kesehatan, obat-obatan dan fasilitas kesehatan seperti tempat isolasi untuk mengantisipasi apabila faskes tidak dapat menampung.

“Kebutuhan pokok masyarakat juga menjadi titik fokus kami dalam mengambil kebijakan nantinya, ketika masyarakat diminta untuk menjaga jarak dan berdiam diri dirumah maka maka kebutuhan sehari-hari masyarakat harus juga diringankan, selain itu Insentif untuk para petugas garis depan dalam hal ini tenaga medis juga akan diperhatikan karena mereka adalah aset daerah yang harus kita jaga,” Demikian Rinie. 

sumber : kaltengtoday.com

BERITA TERKAIT