DPRD KOTIM 

Dewan Minta Pemerintah Sikapi Tingginya Pernikahan Dini

Sampit,- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta bergerak cepat dan serius dalam menyikapi angka pernikahan dini atau menikah pada usia sekolah antara 13-15 Tahun. “Dalam kasus ini dituntut peran aktif pemerintah seperti menggalakkan kembali program wajib belajar sehingga anak usia sekolah benar-benar mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Wakil Ketua I DPRD Kotim, Rudiannur, Senin (24/2/2020). Ia mengatakan jika anak pada usia sekolah tidak berada di bangku pendidikan, tentunya ia akan berada di rumah saja atau membantu orang tuanya bekerja.”Kondisi ini akan membuat jenuh anak dan akhirnya memilih menikah pada usia…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Dalam Reses Dewan, Masyarakat Usulkan Tambahan Angkutan Sampah

Sampit,- Guna menciptakan Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersih dari sampah warga sampit meminta kepada Pemka setempat khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) supaya memperhatikan usulan masyarakat terkait alat angkutan sampah berupa kendaraan angkut roda tiga pasalnya selama ini petugas kebersihan dari warga masih kekurangan alat angkut sampah. “Saya reses disejumlah RT di wilayah ketapang kemaren banyak masyarakat yang minta bantuan angkutan roda tiga berupa tosa untuk mereka mengangkut sampah,” kata Khosaini Anggota DPRD Kotim senin (24/2/2020) Disampit. Lebih Lanjut dia mengatakan sejauh ini mereka masih mengunakan gerobak kemudian ditarik pakai motor…

Selengkapnya
PEMKAB KOTIM 

Kasus Sengketa Warga Penyang , Dapat Selesai Jika Kedua Kelompok Bersatu

Sampit,- Dua kelompok tani saling klim lahan plasma di PT HMBP berujung ke ranah hukum . isruh sengketa lahan dua kelompok tani saling klim atas lahan PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP) seluas 117 hekatare diluar HGU namun lahan tersebut akan diserahkan kemasyarakat untuk dijadikan lahan plasma. Saat dikonfirmasi Kepala Bagaian Admintrasi Pemerintahan (ADPUM ) Pemkab Kotim, Diana Setiawan mengatakan koronologis permasalahan atas klaim kelompok Dias Mantongka pribadi seluas 16 hektar diluar HGU PT.HMBP dan dasar SK milik keluarganya. Selanjutnya Suah Duman, Yasmet , Saidin Rino memberikan kuasa kepada Dias…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Giliran Proyek Setengah Jadi Disoroti Anggota Dewan

Sampit,- Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Riskon Fabiansyah menilai masih ada proyek Pemerintah Daerah yang masih terkesan kurang matang dalam hal perencanaan. Hal tersebut ditemukannya saat melakukan agenda penjaringan aspirasi masyarakat (Reses) di Kecamatan MB Ketapang. “Kita mendapati ada program di Tahun 2020 ini berupa semenisasi jalan dalam gang tepatnya di Jalan Gg. Delima 8 Kecamatan MB Ketapang yang sudah selesai dikerjakan, tetapi jalan itu ternyata baru setengah jalan dibangun masih ada sekitar 50 meter lagi yang belum disemenisasi,” kata Riskon, Jumat (21/2/2020). Hal ini semestinya tidak terjadi…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Wakil Ketua DPRD, Dorong Kotim Punya Perda Industri Hilir

Sampit,- Wakil Ketua DPRD Kotim H.Rudinaur mengatakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, diminta memperkuat industri hilir berbagai komoditas agar memberi dampak besar terhadap perekonomian daerah dan masyarakat. Saat ini untuk wilayah hilir terutama bagendang dan sekitarnya sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian industri hilir namun untuk memperkuatnya kita harus punya peraturan daerah supaya ada payung hukumnya entah nanti harus pemda yang mengajukan ke badan pembentukan peraturan daerah (bamperda) DPRD Kotim atau nanti masuk perda iniatif itu akan dikordinasikan dengan bamperda. “Kita jangan cuma mengirim barang mentah atau setengah jadi ke luar daerah.…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Legislator Muda Ini Soroti Proyek Pengerjaan Proyek Drainase Ada Apa ?

Sampit,- Legislator Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Riskon Fabiansyah menyoroti minimnya perhatian kontraktor pekerjaan proyek pemerintah peningkatakan drainase daerah perkotaan terutama untuk keselamatan masyarakat disekitar proyek pekerjaan maupun bagi pengguna jalan. Hal itu diungkapkan Riskon usai melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, yang dimana saat reses masyarakat sempat mengadukan perihal tersebut. “Seharusnya Dinas PU mengingatkan kontraktor agar dalam masa proses pengerjaan harus selalu mengedepankan K3 bagi masyarakat, sebab ini sangat berbahaya apabila tidak betul-betul diperhatikan,” kata Riskon, Kamis (20/2/2020) di Sampit. Dilanjutkan Riskion,…

Selengkapnya