DPRD KOTIM 

Legislator : Konsep Merdeka Belajar Harus Bisa Terwujud Ditengah Pandemi Covid-19

Sampit, – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Parimus SE,  berharap konsep Merdeka Belajar yang diterapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tetap dapat terwujud meski pandemi Covid 19 tengah melanda. “Realita dunia pendidikan saat ini memang memprihatinkan. Kita bangsa ini baru memulai membenahi aspek pendidikan yang multikompleks, tapi kita sudah dihadapi dengan masalah pandemi Covid 19 yang imbasnya sangat terasa pada dunia pendidikan,” kata Parimus saat dihubungi kaltengtoday.com, Jum’at (5/6/2020). Menurut Parimus, seluruh stakholder dunia pendidikan saat ini, baik birokrasi pendidikan, guru maupun siswa dipaksa harus bermigrasi dari pola pendidikan reguler…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Legislator Kotim Minta PBS Berdayakan Masyarakat Lokal

Sampit, – Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah meminta agar pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang ada di daerah setempat untuk memberdayakan tenaga kerja lokal. Hal ini menyangkut banyaknya masyarakat lokal yang saat ini membutuhkan pekerjaan. “Intinya ditengah pandemi covid ini tidak sedikit masyarakat lokal yang memerlukan lapangan pekerjaan, dan harusnya jadi atensi PBS untuk bisa dibantu diserap didunia kerja sehingga keberadaan PBS benar-benar bermanfaat bagi daerah tempatnya berinvestasi,” ungkapnya, Jum’at (5/6/2020). Legislator Partai Golkar ini juga menyayangkan apabila ada PBS yang justru ditengah musibah virus Corona atau…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Maju di Pilkada Legislator dan ASN Harus Mundur Dari Jabatan

Sampit, – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur akan segera digelar, menariknya, tidak sedikit anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberanikan diri untuk maju sebagai bakal calon peserta  bupati dan wakil bupati di pemilihan umum kepala daerah. Sementara jika merujuk dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan gugatan uji materi pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Fraksi Demokrat DPRD Kotim Dukung Pilkada Ditunda Ini Alasannya !

Sampit, – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD, Kabupaten Kotawaringin Timur, Parimus, SE menyambut baik pernyataan ketua DPD RI Melalui Komite I, Agustin Teras Narang belum lama ini yang telah menyatakan sikap penolakan terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) baik itu gubernur juga bupati  yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 kepada DPR RI. “Jika mengutip dari pernyataan Ketua Komite I DPD RI salah satu alasan nya kenapa harus di tunda lagi karena melibatkan 270 daerah dan 105 juta jiwa terancam keselamatan kesehatannya di tengah wabah virus covid 19 karena sampai saat ini warga yang…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Dewan Soroti Data Bantuan Sosial Covid-19 Tidak Akurat

Sampit, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti data penerima bantuan sosial yang tidak akurat sehingga banyak dikeluhkan masyarakat karena banyak warga tidak mampu dan terdampak akan pandemi Covid-19 tidak masuk daftar penerima bantuan baik itu dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. “Pandemi Covid-19 yang sudah dua bulan terakhir ini terjadi di Kotim membawa dampak yang luas. Tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga telah mengganggu kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk banyak warga yang kehilangan pendapatan, bahkan kehilangan pekerjaan,” Sampai Anggota DPRD Kotim Ir.SP Lumban Gaol Rabu…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Dewan Minta Pelabuhan Bongkar Muat Dalam Kota Sampit Di Evaluasi

Sampit, – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Kurniawan Anwar, meminta agar Pemerintah daerah untuk mengevaluasi keberadaan pelabuhan bongkar muat yang ada didalam perkotaan terutama di pinggiran sungai Mentaya. “Pelabuhan dalam kota sangat berdampak pada pembangunan jalan, apalagi angkutan yang menuju pelabuhan kerap membawa muatan melebihi kapasitas  di atas 8 ton, coba saja cek Jalan Iskandar dan jalan S. Parman, saat ini jalannya bergelombang dan rusak parah,” ujarnya Rabu (3/6/2020). Menurut Kurniawan kerusakan jalan itu akibat truck yang bermuatan dari pelabuhan yang melakukan bungkar muat melebihi kemampuan jalan…

Selengkapnya