DPRD KOTIM 

Infrastruktur Jadi Ujung Tombak Pemerataan Pembangunan

Sampit,-Pembangunan di Kotim secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun masih ada kesenjangan antarkawasan, antarkota, kecamatan dan antardesa.

Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia.

Hal tersebut dikatakan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotim yang membidangi pembangunan infrastruktur, Muhammad Shaleh, menurutnya pembangunan di setiap daerah sangat perlu. Agar dapat optimal maka perlu pemerataan pembangunan. Pemerintah harus memperhatikan pembangunan di daerah pedalaman, khususnya di Kotim. Pemerintah harus mendengarkan semua aspirasi masyarakat.

“Jangan biarkan mereka berteriak namun pemerintah menutup mata dengan kondisi yang ada. Masyarakat di pedalaman merasa tidak mendapatkan keadilan jika bicara infrastruktur. Terkesan ada kesenjangan antara kota dan daerah pinggiran,” ucapnya, Senin (12/8/2019).

Muhammad Shaleh menilai bahwa anggaran dalam pembangunan infrakstuktur khususnya untuk penghubung antara desa di daerah sangat minim pada beberapa tahun terakhir. Padahal menurtutnya anggaran yang sedikit tetap harus bisa dimaksimalkan.

“Harus diakui bahwa anggaran infrastruktur pembangunan untuk daerah jauh dari perkotaan di pedalaman sangat minim. Namun apapun itu keadaannya, pembangunan di daerah-daerah harus dimaksimalkan agar tercipta pemerataan pembangunan antara kota dan desa,” terangnya.

Politisi PAN ini juga mengamati dari setiap reses yang dilakukan nya bahwa tidak hanya masalah infrastruktur yang mengalami ketidakseimbangan pembangunan. Sektor-sektor penunjang pembangunan yang lain juga dirasa sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Misalnya sektor kesehatan dan sektor pendidikan yang merupakan sektor penting dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Sesuai amanat undang-undang anggaran pendidikan sebesar 20 persen harus diwujudkan. Sektor pendidikan juga meliputi masalah infrastruktur, di desa-desa dan daerah pedalaman banyak ditemui bangunan sekolah dengan kondisi yang tidak layak.

Berbeda dengan keadaan sekolah yang ada di kota seakan lebih maju. Padahal anak-anak di pedalaman juga merupakan warga yang mempunyai hak untuk dapat menikmati sekolah yang layak,” jelasnya.

Dengan kondisi nyata tersebut, ia berharap pemerintah bisa lebih bijak lagi jika bicara pemerataan pembangunan di daerah-daerah.

Pemerintah pusat maupun provinsi harus adil dalam menciptakan pembangunan di segala bidang. Besar ataupun kecil anggaran yang didapat harus dimaksimalkan penggunaannya bagi kesejahteraan masyarakat,”Demikian Shaleh.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment