DPRD KOTIM 

DPRD Akan Fasilitasi Lawan Kampanye Hitam Kelapa Sawit

Sampit,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur membantu mencarikan solusi dalam menghadapi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit saat ini yang semakin menurun akibat kampanye hitam tentang perkebunan kelapa sawit.

“Kami sudah keluarkan rekomendasi untuk menindaklanjuti tutuntan masyarakat melalui aksi demo damai, untuk menyikapi kegalauan masyarakat terhadap anjloknya harga tandan buah segar kelapa sawit saat ini,” kata Wakil Ketua DPRD Kotim, H. Supriadi MT di Gedung DPRD Kotim, Kamis (20/12/2018).

Anjloknya harga TBS di tingkat petani diduga karena perusahaan besar swasta kelapa sawit saat ini sedang dalam kesulitan anggaran dan hampir tidak mampu lagi menampung hasil panen sawit masyarakat.

Kondisi ini tidak hanya dialami perusahaan sawit di Kalimantan Tengah, tetapi juga di daerah lain seperti Kalimantan Barat. Perusahaan sawit saat ini terimbas kurang bagusnya harga minyak kelapa sawit dunia.

Koordinasi untuk mengatasi anjloknya harga sawit dengan mengambil langkah – langkah konkret diantaranya dengan melakukan rapat dengar pendapat melibatkan pemerintah daerah serta perusahaan – perusahaan besar kelapa sawit yang ada di Kotom. Dengan begitu, dapat diketahui secara pasti penyebab utama anjloknya harga buah sawit dan solusi yang harus dijalankan.

Berdasarkan pengaduan yang DPRD terima dari petani plasma kelapa sawit di salah satu perusahaan yang ada di Kotim, hasil panen plasma masyarakat ada yang belum dibayar hingga tiga bulan, padahal petani plasma menggantungkan hidup sehari-hari dari hasil plasma tersebut.

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengomentari keberadaan pengepul kelapa sawit di masyarakat. Saat perusahaan sawit kesulitan menyerap sawit kebun masyarakat, justru pengepul yang masih membayar tunai harga sawit masyarakat.

“Saya berharap tidak ada permainan harga dari pabrik kelapa sawit karena itu akan sangat merugikan masyarakat luas,” tegasnya.

Supriadi berharap melalui rekomendasi DPRD Kotim, meminta kepada pemda untuk berkordinasi dengan pihak pemerintah provinsi kalteng guna mngevaluasi harga TBS.

DPRD juga mendesak Pemda kordinasi dengan Pemprov menolak Kampanye hitam atas keberadaan pekerbunan kelapa sawit di kotim,

Kemudian DPRD akan berupaya memfasilitasi Eksekutif,Legislatif,Koperasi,LSM dan Petani Sawit Kordinasi dengan Kementrian dan DPR RI tentang lampanye hitam akibatkan anjloknya harga TBS ke Kementrian dan DPR RI.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: