DPRD KOTIM 

DPRD Kotawaringin Timur Dibuat Pusing Dengan Nasib Akper

Sampit – Nasib Akademi Keperawatan (Akper) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sampai kini masih tidak jelas. Kondisi ini membuat DPRD pusing mencari dasar hukum untuk mengucurkan anggaran. Pasalnya, potensi terjadinya pelanggaran hukum untuk penganggaran ini sangat terbuka lebar.

Hal itu terungkap saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) milik Akper Pemkab Kotim di forum rapat RAPBD Kotim tahun 2019.

Anggota Komisi III DPRD Kotim Dadang H Syamsu mengakui pihaknya bersama-sama dengan jajaran eksekutif sudah mendatangi pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dan Menko PMK.

“Akper ini membuat kita tidak berani juga menganggarkan sebab dalam ketentuan peraturan kita, baik perda OPD serta ketentuan lainnya Akper tidak bisa lagi dapat anggaran dari APBD Kotim tahun 2019 ini,” kata Dadang, Rabu (7/11/2018).

Dadang menjelaskan, memang ada ruang melalui ketentuan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sayangnya ketika rombongan meminta surat legal dari Kemendagri sampai kini tidak kunjung diberikan.

Menurut Dadang, dalam ketentuan itu segala aset dan pegawai di Akper itu mestinya harus dilimpahkan ke pemerintah pusat terlebih dahulu. Sehingga dengan begitu kemungkinan ada peluang dapat anggaran dari APBD itu masih ada.

“Kita tidak berani mengambil konsekuensi hukum jika lancang mengucurkan anggaran untuk operasional dan belanja kampus tersebut,” tegasnya dalam pembahasan itu.

Selasa DPRD Kotim masing-masing komisi mulai membahas RAPBD 2019 dengan mitra kerjanya masing-masing. Baik KomisibI hingga Komisi IV di mana pembahasan diagendakan hingga Kamis (8//11/2018) mendatang.(BN)

sumber: https://www.borneonews.co.id/berita/108206-dprd-kotawaringin-timur-dibuat-pusing-dengan-nasib-akper

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: