DPRD KOTIM 

Kalapas Harus Tegas Terhadap Bawahan,Terkait Masalah Narkoba

Sampit,- Baru-baru ini penangkapan sekaligus pengungkapan kasus narkoba jenis sabu-sabu yang menyeret nama lembaga Pemasyarakatan Kelas II sampit, oleh pihak timsus Ditresnarkoba Polda Kalteng merupakan bagian dari upaya pemeberantasan narkoba di Kotim ini. Mirisnya, bisnis haram yang dilakukan oleh HA , komandan jaga di lembaga itu menimbulkan pertanyaan besar, lantaran dia memasukan dan menyimpan serta mempraktikkan transaksi di dalam maupun di luar lapas. Hal ini berdasarkan hasil penyelidikan pihak timsus Polda Kalteng yang mana sampai saat ini masih terus memburu AK, yang diduga kuat merupakan pemasok barang haram tersebut, AK…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Hari Ini Bupati Sampaikan KUA Dan PPAS 2019

Sampit,- Pagi ini, tepatnya Senin (9/7/2018), Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, diwakili oleh Wakilnya, HM Taufiq Mukri, menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam agenda Paripurna ke sembilan masa sidang Kedua 2019, di gedung DPRD setempat. “Berkenaan dengan penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2019 ini kami akan menyampaikan gambaran asumsi kebijakan umum anggaran, baik menyangkut asumsi penerimaan pendapatan, dan pembiayaan serta dampaknya pada asumsi belanja,” Ungkap Taufiq Mukri dalam pidatonya. Dalam peidatonya, Wabup juga menyampaikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 mendatang…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

PAW Anggota DPRD Kotim, Tunggu SK Gubernur Kalteng

Sampit,- Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dari Fraksi Partai Gerindra P Yudi Hermawan hingga kini belum ada kejelasan. Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli, mengaku saat ini masih menunggu keputusan resmi dari Gubernur Kalteng untuk bisa memberhentikan yang bersangkutan sebagai anggota dewan. “Bagaimana mungkin bisa memberhentikan atau PAW yang bersangkutan, jika tidak ada Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng),” tegasnya, Senin (9/8/2019) di Sampit. Menurutnya, karena belum ada SK pemberhentian anggota dewan dari Gubernur, maka P Yudi Hermawan hingga kini masih menerima fasilitas sebagai…

Selengkapnya
%d blogger menyukai ini: