PEMKAB KOTIM 

Pemkab Kotim Janji Segera Benahi Forum CSR

Sampit,- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berjanji dalam waktu dekat akan segera mengelar rapat kerja untuk mengevaluasi Forum Corporate Social Responbility (CSR) sesuai dengan hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Kotim beberapa waktu lalu.

“Sesuai dengan rencana kami memang dalam waktu dekat akan segera melakukan rapat kerja bersama pengurus dan anggota forum CSR,” Kata Seketaris Daerah (Sekda) Kotim Halikinor, Selasa (8/5/2018) di Sampit.

Dia juga menuturkan selama ini forum CSR masih terkendala anggaran yang masih belum dimiliki, karena forum tidak ingin bekerja mengunakan anggaran dari pihak ketiga meski yang tergabung di dalam forum adalah pihak-pihak perusahan sawit sendiri.

“Selama ini kami masih terkendala anggran sebab itu dalam waktu dekat kita akan melakukan pembenahan supaya bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan,” jelas Halikin.

Menurutnya Forum CSR hanya bertugas sebagai pengawas dan moderator program CSR seluruh perusahaan, supaya program CSR perusahaan bisa menjadi lebih terarah dan tepat sasaran kemudian tidak akan tumpang tindih dengan program pembangunan dari APBD, APBdes, DD maupun ADD.

“Jadi perlu diketahui forum CSR hanya memiliki hak mengawasi dan mengarahkan program CSR bukan sebaliknya mengelola dana CSR perusahaan, sehingga kami perlu anggaran untuk bergerak supaya bisa kelapangan untuk memantau kegiatan atau program CSR tersebut,” katanya.

Lebih lanjut Halikin yang juga Ketua Forum CSR ini mengatakan jika masyarakat berpikir pemda atau forum yang lengsung mengelola uang dari SCR ini itu salah kita hanya pengawasan ,sehingga jika ada perusahaan yang belum memenuhi kewajiban forum bisa mengambil langkah langkah atau kebijkan.

“Sekali lagi saya tegaskan forum tidak mengelola uang dari CSR nanum forumini hanya mengatur dan perusahan pun diwajibakan untuk berkaodinasi atau membuat laporan kegiatan csr mereka ke forum dan forum ini lah nantinya akan mengawasi ,selain supaya lebih tepat sasaran juga mengantisifasi terjadi tumpang tindih dengan program pemerintah misalnya pembangunan yang bersumber dari ABPD Kabupaten.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: