DPRD KOTIM 

Pemkab Kotim Timur, Ajukan Dua Raperda

Sampit,- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, senin (9/4/2018) mengajukan dua rancangan peraturan daerah untuk selanjutnya dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.

Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Muhammad Taifiq Mukri dalam rapat paripurna di DPRD setempat mengatakan, dua Raperda yang diajukan pemerintah daerah tersebut adalah tentang pengelolaan barang milik daerah dan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang pola tarif dan tarif pelayanan kesehatan kelas III di rumah sakit umum daerah dr Murjani Sampit.

“Raperda yang kitabajukan tersebut merupakan sebuah kebutuhan karena sebagai payung hukum untuk kelangsungan dan pelaksanaan program pembangunan di Kotawaringin Timur,” terangnya.

Menurut Taufiq Mukri, Raperda pengelolaan barang milik daerah sebetulnya telah dimiliki pemerintah Kotawaringin Timur, namunndengan keluarnya atau terbitnya peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2017. Dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 maka peraturan daerah tersebut harus menyesuaikan dengan peratiran perundang-undangan yang berlaku.

“Berdasarkan aturan yang berlaku maka peraturan harus dan wajib mengikuti aturan yang lebih tinggi. Untuk iru peraturan daeraj haris dilakukan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan aturan diatasnya,” tegasnya.

Lebih lanjut Yaufiq Mukri mengatakan, begitu juga denga Raperda tentang perubahan atas peraturan daeraj nomor 18 Tahun 2012 tentang pola tarif dan tarif pelayanan kesehatan kelas III di RSUD dr Murjani Sampit harus dilakukan karena dalam rangka menyesuaikan perkembangan pelayanan kesehatan dan menyesuaikan peraturan yang lebih tinggi, yakni peraturan menteri kesehatan Nomor 85 Tahun 2005.

“Masalah tarif rumah sakit merupakan suatu elemen yang amat esensi bagi rumah sakit karena untuk mwmbiayai aktifitas dan untuk terus dapat membeeikan pelayanan kepada masyarakat dan masalah tarif merupakan hal yang sangat penting bagi rumah sakit untuk memulihkan biaya,” jelasnya.

Pemerintah Kotawaringin Timur berharap kedua Raperda yang diajukan tersebut dapat segera di bahas, seeta aupaya cepat disahkan.

Dalam rapat paripurna itu, pemerintah Kotawaringin Timur selain mwngajukan dua Raperda juga menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2017 bupati ke DPRD setempat.

“LKPJ bupati itu di sampaikan untuk selanjutnya di pelajari dan di koreksi oleh DPRD. Di mana nantinya akan ada rekomendasi berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukandan koreksi terhadap penyelenggaran urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan,” jelasnya.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: