SUARA RAKYAT 

Komisi IV DPR RI Kecewa, Ancam Berikan Rekom Pencabutan Izin Best Group

Sampit,-Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh pihak Komisi IV DPR RI, pada Rabu (25/4/2018) belum juga menghasilkan suatu kesimpulan, namun dalam forum tersebut pihak Komisi IV DPR RI sudah merancang suatu keputusan yang akan disimpulkan di ujung RDP tahap selanjutnya. Dari video rekaman yang direkam oleh ketua Tim Desa Patai, Suparman saat rapat tersebut berlangsung, pihak Dirjen Gakkum RI, dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu Dirjen Planologi dalam hal ini, untuk langkah penindakan secara hukum. “Seperti yang diungkapkan pihak Dirjen Gakkum kemarin, mereka menduga ada praktik tindakan pidana…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Dinas Perizinan Diminta Awasi Jadwal Buka Tutup Minimarket Di Kotim

Sampit,- Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotim, Alexius Esliter meminta agar pihak dinas perizinan, yakni pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk memperketat pengawasan terhadap minimarket yang ada di Kotim. “Sudah di atur bahwa jam buka minimarket di Kotim ini jam 10 pagi sampai degan jam 22.00 WIB atau malam hari, tapi sering kita melihat masih ada saja minimarket yang tutup lebih dari jam 11 malam,” ungkap Alexius,Kamis (26/4/2018). Bahkan menurut legislator PDI Perjuangan ini, sejauh ini praktik pengawasan buka tutup terhadap minimarket yang ada di Kotim ini belum terlaksana…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Dewan Harapkan Rekomendasi DPRD Dijadikan Bahan Evaluasi Bagi Pemkab Kotim

Sampit,- Wakil Ketua DPRD Kotim, Supriadi MT berharap rekomendasi dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2017 nanti agar bisa dijadikan bahan evaluasi dan referensi bagi Pemkab Kotim dalam melaksanakan program pembangunan ditahun anggaran berikutnya. “Kami berharap rekomendasi yang akan diberikan oleh lembaga DPRD ini nantinya dapat dijadikan referensi dan bahan evaluasi bagi bupati dalam menetapkan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan daerah dengan mengutamakan asas manfaat dalam rangka percepatan pembangunan,” kata Supriadi, di Sampit Senin (26/4/2018). Menurut Supriadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Roy L Gaol : Media Massa Adalah Instrumen Kontrol Dan Wujud Transparansi Publik

Sampit,- Diam- diam ternyata Roy L Gaol juga terus mengikuti kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotim, Jamaludin tersebut. Roy menyebutkan perlawanan Jamaludin yang kini melakukan Prapradilan terhadap kasus yang menjeratnya tersebut, adalah merupakan hak setiap manusia dimuka bumi ini, dalam mencari keadilan baginya. “Namun apabila mempersalahkan media massa, seperti yang saya baca di salah satu media lokal di Kotim ini, itu tidak dibenarkan oleh Undang-undang, Pers dilindungi, karena perannya bagi masyarakat nasional bahkan internasional sangat penting, terutama dalam menjaga stabilitas produk hukum di negara…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Legisator Himbau Masyarakat Waspada DBD

Sampit,- Sekertaris Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Hero Harapanno Mandouw mengimbau masyarakat agar mewaspadai penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). “Sosialisasi harus terus dilakukan agar masyarakat memahami bahaya DBD dan cara pencegahannya. Kita harapkan Dinkes melakukan ini,” saran Hero, Kamis (25/4/2018). Menurut Politisi Demokrat ini, jika tak ditangani dengan baik, Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti itu bisa berakibat fatal terhadap korban Dia juga mengajak masyarakat ikut menanggulangi perkembangbiakan nyamuk melalui pembersihan di sekitar pekarangan rumah. “Kita jaga lingkungan rumah kita sendiri dulu. Misalnya pembersihan selokan, memilah sampah basah…

Selengkapnya
SUARA RAKYAT 

Kasus Perselingkuhan Berhujung BUI

Sampit, – Sungguh malang nasib ANY, wanita asal, Kecamatan Antang Kalang yang sebelumnya mengakui hubungan gelapnya dengan Ketua Koperasi, Mekarti Jaya, berinisial YD itu kini benar-benar hanya bisa pasrah. Wanita yang masih secara sah dimata Agama tersebut sebagai istri (RN) itu harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang sudah mengkhianati sang suami hanya lantaran masalah hutang piutang dan beban biaya hidup. RN sendiri melalui kuasa pendampingnya yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri, Apin, sudah melaporkan kasus dugaan perzinahan yang dilakukan oleh istrinya tersebut ke pihak Polres Kotim, bahkan tes DNA pun…

Selengkapnya
%d blogger menyukai ini: