DPRD KOTIM 

Perda KTR Harus Berjalan Efektif

Sampit,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim tengah sibuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai salah satu upaya mengurangi penyumbang terbesar pencemaran udara dari polusi asap rokok. Sehingga Perda yang merupakan turunan aturan dari UUD Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan itu diharapkan mampu berjalan efektif.

“Asap rokok merupakan penyumbang utama polusi udara sehingga mendorong Pemkab Kotim untuk membuat Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotim Jainudin Karim, Selasa (27/2/2018) di Sampit.

Menurutnya Kawasan tanpa rokok merupakan area atau ruangan bebas dari asap rokok, kegiatan memproduksi rokok, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau sehingga Perda yang nantinya diharapkan mampu berjalanan efektif.

“Diciptakannya kawasan tanpa asap rokok dilatar belakangi dari perilaku perokok aktif yang mulai mengkhawatirkan dan berisiko terhadap kesehatan baik dirinya maupun orang di sekitarnya. Kami mengimbau kepada semua perangkat daerah agar turun tangan melindungi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dari bahaya asap rokok,” katanya.

Anggota Bapemperda DPRD Kotim ini juga mengatakan, penetapan kawasan tanpa rokok juga merupakan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak-hak generasi sekarang dan generasi mendatang atas kesehatan diri dan lingkungan.

“Banyaknya perokok dapat berkontribusi terhadap rendahnya capaian beberapa indikator kesehatan, seperti cakupan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Asap rokok dapat menjadi risiko munculnya penyakit bagi orang yang tidak merokok, atau dalam kata lain perokok pasif,” ujarnya.

KTR yang dimuat dalam Perda tersebut, tutur Jainudin, adalah fasilitas publik terkait pendidikan dan kesehatan, area bermain anak, tempat ibadah, transportasi publik dan gedung perkantoran serta tempat lainnya.

“Yang dimaksud tempat lain menurut Perda ini yaitu meliputi gedung atau tempat milik perseorangan yang di tetapkan sebagai KTR oleh penanggung jawabnya, selain itu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) juga termasuk di dalamnya,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menambahkan, kalau sudah menjadi Perda harus berjalan efektif dengan sanksi tegasnya. “Masalahnya siapa yang akan mengawasi pelaksanaan Perda ini? Tapi minimal seluruh ruangan kantor Pemkab Kotim, sekolah, dan rumah sakit atau Puskesmas bisa menjadi KTR,” katanya.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: