PEMKAB KOTIM 

Rebutan Lahan Plasma Pemkab Kotim Kumpulkan 12 Kepala Desa di Kecamatan Cempaga

Sampit,- Rapat mediasi yang seyogyanya untuk menyelesaikan realisasi kebun plasma bagi masyarakat desa patai yang digelar oleh Pemkab Kotawaringin Timur, Senin (19/2/2018) tidak menemui titik terang pasalnya, sebanyak 12 kepala desa di Kecamatan Cempaga tersebut juga turut diundang, alhasil persoalan realisasi kebun plasma bagi masyarakat desa patai sesuai dengan janji pihak perusahaan PT.TASK III lagi-lagi kembali tertunda.

Rapat yang dipimpin Staf Ahli Bupati Kotim Hanif Budi Nugroho didampingin Kabag Ekonomi, SDM dan SDA Wim RK Benung, menuturkan rapat tersebut dilakukan guna mencari solusi terkait munculnya sejumlah kelompok yang baru-baru ini melakukan klaim lahan di area lahan PT TASK III.

“Kami sengaja mengundang sejumlah kepala desa diwilayah Kecamatan Cempaga guna duduk bersama mencari solusi terkait persoalan sengketa lahan dan munculnya sejumlah klaim di areal lahan PT TASK III,” Kata Hanif saat membuka rapat mediasi di aula rapat Setda Kotim.

Menurut Hanif, sebelumnya ada tiga kelompok yang melakukan klaim terhadap lahan PT. TASK III diantaranya Koperasi Hantantiring dari Desa Rubung Buyung, Koperasi Buluh Sejahtera, Koperasi Pemuda Desa Patai dan yang baru-baru ini juga muncul klaim lahan mengatas namakan LSM Lira, Koperasi Pamalian Bauntung, Kelompok Tani Usaha Baru dan Kelompok lain dari Desa Luwuk Ranggan.

Perwakilan Ketua Tim Desa Patai Suparman yang juga hadir dalam forum rapat tersebut dalam kesempatan mengatakan penyelesaian persoalan realisasi kebun plasma untuk warga desa patai ditingkat kabupaten sepertinya sudah stacknan percuma dilakukan rapa berulang kali apabila setiap rapat tidak fokus terhadap penyelesaian satu persoalan.

“Kalau sudah seperti itu bagaimana bisa selesai realisasi plasma untuk masyarakat, sebab setiap agenda rapat yang dilaksanakan pemkab kotim justru terlihat tidak mengkerucutkan persoalan malah sebaliknya menambah dan mengembangkan masalah baru seperti klaim lahan yang sepertinya sengaja ditanggapi pemkab,” ungkap Iman.

Dilanjutkan Iman pihaknya menduga dalam realisasi plasma untuk warga desa patai tersebut terjadi permainan antara pemda dengan sejumlah kelompok lain sehingga muncul klaim-klaim lahan lainya di satu objek yang sama, oleh sebab itu pihaknya akan tetap melanjutkan kasus ini ke tingkat pusat dan akan melakukan rapat kembali di Jakarta bersama Komisi IV DPR RI dan semua pihak akan diundang termasuk Pemkab Kotim.

Ditambahkannya, sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah merekomendasikan PT. TASK III untuk ganti rugi lahan plasma kepada pihak Koperasi Hantantiring Desa Rubung Buyung sebesar Rp.1,8 Miliar dan sekarang Koperasi yang sama mengklaim kembali untuk meminta Kebun Plasma dilahan yang sudah diganti rugi itukan sudah tidak masuk akal.

“Jadi sekali lagi kami Tim Desa Patai akan tetap melanjutkan penyelesaian kasus ini di tingkat pusat, bukan kami tidak percaya terhadap pemerintah kabupaten tapi kami hanya tidak ingin realisasi kebun plasma untuk masyarakat desa patai semakin tidak jelas, karena kuat dugaan terjadi permainan terhadap klaim lahan ini,” tegas Iman.

Sementara pihak menejemen PT TASK III melalui bagian humas perusahaan tersebut Arif Nasution mengatakan perusahaan sebenarnya tidak mau masalah ini berlarut larut terlalu lama dan untuk diketahui saat ini kami sudah melakukan mou dengan pihak koperasi hantantiring warga desa rubung buyung mitra ini dilakukan sesuai dengan amanat undang 20% dari dalam HGU Perusahaan ,namun jikia desa lain menuntut kemintraan kami pun siap saja asalkan lahannya juga ada.

’kami sudah memenuhi kewajiban 20persen dari HGU Perusahaan dan untuk kelompok lain jika lahannya ada kami pun siap sesuai dengan aturan yang ada,”Demikian Arif.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: