DPRD KOTIM 

​Musrebang, DPRD Akan Kawal Usulan Pembangunan Dari Masyarakat 

Sampit,- DPRD Kotim akan mengawal usulan masyarakat skala prioritas yang disampaikan dalam Musyawarah Rencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan tahun 2018. Hal ini ditegaskan anggota DPRD asal daerah pemilihan (Dapil) V, Sutik ketika menghadiri kegiatan Musrenbang di Kecamatan Parenggean, Senin (15/1/2018).

Dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Kotim, saat ini tahapan musrenbang sudah mulai di semua tingkat kecamatan. Usulan dari masyarakat yang disampaikan setiap kepala kampung, mulai dari musrenbang tingkat desa, sampai tingkat kecamatan cukup banyak.

Untuk itu, Sutik mengaku bersama anggota dewan lainnya akan berupaya mengawal usulan prioritas yang disampaikan dari bawah agar bisa diakomodir di tahun anggaran 2018 mendatang.

“Saya pastikan anggota dewan yang hadir dalam kesempatan ini, berkomitmen bahwa selama itu untuk kepentingan masyarakat banyak, akan didukung,” katanya.

Selanjutnya, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawal agar apa yang diusulkan bisa terealisasi. Pengawalan terhadap apa yang diusulkan masyarakat dalam musrenbang perlu dilakukan. Sebab, ia menilai, tidak semua usulan bisa terealisasi, mengingat anggaran pemerintah yang masih terbatas.

Sehingga, tambah Sutik, dewan juga akan melihat usulan yang masuk skala prioritas sehingga tidak melenceng dari visi dan misi Pemkab Kotim. Melalui musrenbang ini, berbagai program dan kegiatan yang disepakati akan diakomodir dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotim Tahun Anggaran 2018.

“Setahu saya di DPRD, tidak pernah mencoret (usulan Musrenbang). Kita tetap berkomitmen, apa yang diusulkan kepala kampung. Kemudian, itu juga skala prioritas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dinas terkait. Kami tetap komitmen, apalagi yang berkaitan dengan masalah jembatan, jalan dan sebagainya,” tegasnya.

Ditambahkannya guna melaksanakan pembangunan sebuah kampung, diakui Politisi Gerindra ini, tidak bisa dilakukan dengan cara cepat alias instan. Melainkan, juga dibutuhkan proses yang cukup panjang. Untuk itu, pemerintah daerah berpikir bagaimana mendekatkan anggaran langsung ke masyarakat.

“Kami juga selaku eksekutif terus berkoordinasi, bagaimana kita memperoleh APBD semakin tinggi. Jadi, bukan hanya sekedar DPRD duduk saja, terus perjalanan. Tapi, bagaimana upaya DPRD juga membantu mengawasi jalannya pemerintahan agar meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) di sektor-sektor lain. Terlebih, kita untuk sektor perkebunan dan pertambangan, juga sedang merosot,” Demikian Sutik.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: