DPRD KOTIM 

Ada Beberapa Permasalahan Membuat Sebagian Warga Ujung Pandaran Menunda Relokasi

Sampit – Ada beberapa permasalahan yang membuat sebagian masyarakat Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotim menunda direlokasi.

Selain uang pemindahan yang tidak sesuai, rumah yang disiapkan oleh pemerintah yang diklaim bernilai Rp150 juta per rumah itu sudah banyak menuai keluhan. Kondisinya sudah banyak yang rusak pascaselesai dikerjakan beberapa tahun lalu.

“Berikan biaya pembongkaran yang sesuai. Masak mereka diberi Rp2,7 juta saja untuk relokasi, jangan seperti itu. Jangan relokasi warga kita, mohon maaf seperti memindahkan warga Pal 12 kemarin,” kata Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Roy Lumban Gaol dengan keras, Kamis (4/1/2017).

Roy kecewa karena alasan pemberian biaya pembongkaran menggunakan sistem appraisal (lembaga penilai harga tanah) yang jauh dari harapan masyarakat. “Beri yang layak apalagi masyarakat tidak keberatan direlokasi, belum lagi kalau berbicara kondisi rumah yang sudah ada mulai rusak,” tegasnya.

Senada yang disampaikan Rudianur, menurut Ketua Komisi II DPRD Kotim itu, rumah yang disiapkan untuk relokasi sudah dalam kondisi rusak. Mulai dari toilet, ketersediaan air bersih hingga permasalahan listrik yang sampai saat ini belum diatasi.

Belum lagi jarak antara laut yang menjadi tempat mata pencaharian mereka dan rumah cukup jauh.

“Kalau kita bicara teknis, itu kayunya dari akasia, pintu dan jendela banyak jebol, bisa kebanjiran. Ini yang harus diperhatikan dan salah satu yang jadi keluhan warga, keluhan ini sejak pelaksanaan MTQ di Pulau Hanaut,” kata Rudianur disambut tepuk tangan masyarakat.

Sementara rumah warga saat ini banyak yang permanen dan ukurannya jauh lebih besar dari tempat yang telah disediakan pemerintah. “Kalau disebut itu nilainya Rp150 juta, jujur saja kita lihat itu tidak sampai. Tidak seperti itu bangunan Rp150 juta itu,” tandasnya.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: