DPRD KOTIM 

Kepala Desa di Kotawaringin Timur Didorong Aktif Konsultasi ke Inspektorat

Sampit – Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli mengaku prihatin atas banyaknya kepala desa yang terseret kasus tindak pidana korupsi. Maka dari itu dia mendorong agar kades aktif konsultasi ke inspektorat.

Jhon meminta agar keberadaan inspektorat. Salah satunya untuk konsultasi penggunaan dana desa. Jangan sampai ketika sudah masuk dalam ranah penegak hukum baru melakukan konsultasi.

“Seluruh kepala desa harus hati-hati dalam mengelola keuangan desa. Apabila kades merasa bingung hendaknya berkonsultasi ke inspektorat, jangan sudah ada temuan baru konsultasi, itu terlambat namanya,” tukasnya.

Menurut Jhon, ada pemikiran yang salah dalam mengelola dana desa selama ini. Karena kepala desa masih menganggap remeh penggunaanya. Padahal yang namanya korupsi itu terkait kebijakan kades bisa menyeret mereka.

“Apabila kebijakan itu menyebabkan kerugian keuangan desa yang berusmber dari keuangan negara, meski sekalipun tidak ada menerima dan menikmati uangnya itu sudah korupsi namanya,” tegas Jhon, Senin (25/12/2017)

Jhon juga meminta agar Pemkab Kotim aktif apakah itu melalui SOPD untuk membina desa agar jangan sampai salah mengelola dana desa.

Sebab di 2017 ini saja dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) Kotim sebesar Rp235 miliar dan pada 2018 sebesar Rp227 miliar atau mengalami penurunan 10 persen.Dana itu nantinya akan dibagi kepada 168 desa.

BERITA TERKAIT