DPRD KOTIM 

40 Anggota DPRD Kotim, Terancam Kena Sanksi

http://bimg.antaranews.com/kalsel/2015/11/ori/20151105ilustrasi_RAPBD.jpg
Ilustrasi (net)
Sampit,20/9 (Antara) – 40 anggota DPRD Kotawaringn Timur, Kalimantan Tengah terancam kena sanksi jika tidak dapat segera menyelesaikan RAPBD-P 2017 daera itu.
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur Parimus di Sampit, Rabu membenarkan adanya ancaman sanksi tersebut untuk itu pihaknya saat ini sedang berupaya menyelesaikan tugas dan tanggungjawab tersebut.
“Sanksinya cukup berat, yakni seluruh anggta dewan yang ada di Kotawaringin Timur tidak akan menerima gaji selama enam buan penuh. Untuk itu kita harus terhindar dari sanksi tersebut,” terangnya.
Parimus mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku, penyusunan dan pengesahan RAPBD-P 2017 paling lambat harus sudah dilakukan pada awal Oktober 2017.
Belum disahkannya RAPBD-P 2017 Kabupaten Kotawaringin Timur karena adanya beda pedapat dan pandangan di kalangan anggota dewan terkait anggaran sebesar Rp41 miliar untuk biaya proyek tahun jamak di masukan dalam sisa lebih penghitunan anggaran (Silpa).
Menurut Parimus, akibat silang pendapat tersebut RAPBD-P 2017 yang sebelumnya telah selesai dibahas dan siap disahkan batal dilakukan. Sehingga harus di susun ulang guna mengamodirkan dan menyatukan pendapat anggota dewan.“Kita optimis RAPBD-P 2017 Kotawaingin Timur bisa selesai tepat waktu dan tidak sampai menimbulkan sanksi terhadap anggota dewan,” katanya.
Lebih lanjut Paimus mengatakan, berdasarkan jadwal, pembahasan ulang RABPD-P 2017 Kotawaringin Timur akan mulai dilakukan pada Senin (25/9). Termasuk rapat kompilasi juga akan diakukan pada hari itu.“Jika tidak ada halangan pengsahan RAPBD-P 2017 Kotawaringin Timur akan dilakukan pada Selasa (26/9). Kita lihat saja nanti,” ucapnya.
Parimus berharap apa yang telah di rencanakan tersebut nantinya bisa berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
“Kita ingin semua bisa berjalan sesuai dengan rencana sehingga anggota dewan tidak kena sanksi, dan pemerintah daerah bisa melaksanakan program kerjanya berdasarkan perencanaan,” demikian Parimus. (Oleh Untung Setiawan)

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: