DPRD KOTIM 

Pemkab Kotim diminta Komitmen Tetapkan Jadwal Pilkades

Sampit, – Pelaksaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilakukan serentak sampai saat ini belum ada kepastian dari Pemerintah Daerah setempat,  justru terancam mundur lagi dari jadwal sebelumnya 23 Juli 2017.

“Kami dapat informasi bahwa pilkades ini akan diundur lagi hingga bulan agustus mendatang dan itu pun belum ada kepastian yang jelas dan alasannya pun tidak ada,”Kata Agus Suryantara Anggota Komisi I DPRD Kotim, rabu (26/4).

Dia juga menuturkan saat ini masyakat dan para calon calon kepala dasa  dikotim membutuhkan kepastian serta komikmen dari pemerintah daerah selaku penyelenggaran kegiatan tersebut,”hanya butuh kepastian jika pun diundur lagi ini sudah yang keempat kalinya,”tutur Agus

Sementara Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kotawaringin Timur,  Dadang H Syamsu mengatakan diundurnya jadwal Pilkades serentak tersebut karena adanya tahapan yang harus diulang, yakni penjaringan bakal calon.

”Diperikrakan sekitar Agustus 2017 pencoblosan Pilkades serntak karena kebijakan bupati yang membuka penjaringan ulang baal calon sekitar Juni 2017 nanti,” tambahnya.

Dilakukannya penjaringan ulang bakal calon karena akibat adanya revisi Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bertentangan dengan undang-undang atau aturan yang lebih tinggi.

Tertundanya Pilkades hingga Agustus 2017, lantaran tahapan  di pelaksanaan Pilkades itu menyesuaikan aturan yang tertuang dalam Perda, sehingga Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi memutuskan untuk diberikan ruang dengan membuka kembali masa penjaringan bakal calon.

”Tahapan penjaringan bakal calon akan belangsung 20 hari tidak bisa dibuah-ubah lagi karena menyesuaikan aturan dalam Perda. Jika Juni baru dimulai maka setidaknya Agustus 2017 pencoblosan baru bisa dilaksanakan,” kata

Dibukanya kembali masa penjaringan ulang, maka bakal calon yang sebelumnya digugurkan berhak mendaftar lagi.Pelaksanaan Pilkades serentak di Kotawaringin Timur yang akan digelar di 81 desa nantinya bisa berjalan aman dan lancar.

”Yang pasti, dari sisi regulasi Perda Pilkades, kita sudah semaksimal mungkin mengantisipasi potensi persoalan yang muncul nantinya,” jelas Dadang.

 

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: