DPRD KOTIM 

DPRD Desak Pemkab Buat Kebijakan  Pro Rakyat, Soal Tambang Galian C

Anggota Komisi IV DPRD Kotim, M.Shaleh

Sampit,– Anggota Komisi IV DPRD Kotim, M.Shaleh menilai penutupan seluruh tambang galian C yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dianggap bukan menjadi langkah bijak yang dilakukan Pemkab Kotim. Alasannya, penutupan tambang galian C bakal menimbulkan permasalahan baru.

Meski hanya bersifat sementara bukan menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan tambang galian C, justru dikhawatirkan berpotensi menimbulkan dampak permasalahan baru yang lebih besar di masyarakat baik dalam masalah lapangan pekerjaan maupun bidang pembangunan.

“Sektor galian C itu menyangkut hajad hidup orang banyak, yang cari makan disitu tidak sedikit ada sopir truk, buruh bangunan, juga masyarakat yang ingin membangun sesuatu jadi tidak karena terbatasnya ketersediaan bahan baku yang dihasilkan dari tambang galian C,”ungkap Shaleh disampit minggu (16/4) kemarin.

Oleh karenanya, Ia meminta pemerintah daerah harus ada membuat kebijakan emergency yang dinilai tepat untuk kondisi yang dihadapi oleh pengusaha tambang galian C saat ini, dengan memfasilitasi untuk pengurusan ijin.

Menurutnya, sepanjang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memenuhi syarat pemerintah daerah tidak harus menutup karena itu ada aturan dan undang-undangnya,”kalau ditutup apa masyarakat yang akan membangun harus membeli pasir dari luar daerah yang harganya lebih mahal.

“Pemerintah harus ingat sektor galian C berperan penting dalam program pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten terutama dalam bidang Infrastruktur dan juga program-program pembangunan yang sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” jelasnya.

Ditambahkannya,  saat ini yang harus dipikirkan Pemkab Kotim adalah mencari solusi yang paling tepat dalam menghadapi permasalahantambang galian C ini,  selain mengkaji dan mengevaluasi perizinannya pemerintah juga harus memfasilitasi mereka (pengusaha) yang mau mengurus ijin.

“Yang perlu dilakukan pemerintah harus mengevaluasi izin tambang yang dimiliki para pengusaha tambang saat ini. Apakah masanya masih berlaku dan luasan daerah yang ditambang sesuai, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran yang terus menerus,” tutupnya.

 

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: