DPRD KOTIM 

Perbaikan Jalan Kecamatan Antang Kalang Tanggung Jawab Provinsi

Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli

Sampit,- Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli menegaskan masalah tanggung jawab perbaikan jalan rusak dikecamatan antang kalang tersebut, harus dipahami terlebih dahulu mengingat status jalan tersebut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan pemprov kalteng.

“Masalah ini harus dipahami dulu, karena selain (menjadi) tanggung jawab Pemkab Kotim, (pembangunan jalan) juga ada tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng),”jelasnya.

Namun Karena kondisi (kerusakan jalan) ini tidak bisa ditunda (perbaikannya), maka semua perusahaan yang ada di kecamatan tersebut wajib memperbaiki jalan dan melakukan perawatan tanpa terkecuali,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga menyarankan perbaikan jalan yang rusak parah tersebut tidak lagi menggunakan metode lama, menimbun tanah latrit kemudian mengeraskannya.

“Cara itu tidak efektif lagi sebab apabila intensitas curah hujan cukup tinggi maka jalan menjadi genangan air, sehingga apabila dilalui kendaraan berbobot besar sangat mudah rusak, selain itu juga mengingat kondisi medannya yang berbukit,” ujarnya.

Sebaiknya perbaikan jalan juga dilakukan dengan pembuatan siring jalan sehingga setiap hujan deras ada tempat air mengalir,”setidaknya dengan begitu tidak mudah kondisi jalan kembali tergenang air,” tambahnya.

Sementara itu, Assiten II Setda Kotim, Halikinoor mengaku perbaikan jalan sudah mulai dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di daerah setempat.

“Saat ini sudah mulai dikerjakan oleh perusahaan sawit setempat, untuk dialkukan penimbungan dan perbaikan terhadap jalan yang rusak parah itu, yang mengakomodir itu camat setempat,” kata Halikinoor, rabu (12/4).

Dikatakannya, perbaikan jalan rusak tersebut menggunakan anggaran CSR pihak perusahaan besar swasta (PBS) sebanyak empat perusahaan diantaranya, PT. Bumi Inhutani Lestari (BHL), PT. Adhiyaksa Dharmastya (ADS), PT. Bangkit Giat Usaha Mandiri (BUM), PT.Hutan Sawit Lestari (HSL) yang diakomodir oleh camat setempat.

Jalan rusak yang berlumpur dan menghambat lalu lintas kendaraan umum dari maupun ke arah pedalaman itu sangat merugikan masyarakat, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah provinsi, daerah maupun pihak swasta,” tambahnya.

Untuk diketahui sejak beberapa hari terakhir, akibatnya tingginya curah hujan belakangan ini berimbas pada ruas jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang belum diaspal. Di kawasan utara Kotim, jalan poros menuju Kecamatan Antang Kalang di beberapa titik hancur karena tanah berubah menjadi kubangan lumpur.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: