DPRD KOTIM 

Komisi II DPRD Kotim, Terima Laporan Sengketa Lahan Masyarakat

Sampit,  – Komisi II DPRD Kotawaringin Timur kembali menerima laporan dari masyarakat. Kali ini laporan yang masuk mengenai sengketa lahan yang terjadi di Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Senin (10/4).

Wakil Ketua Komisi II, Jainudin Karim yang juga di dampingi Sekretaris Komisi, Alexius Esliter telah menerima secara detail persolan sengketa lahan yang langsung di sampaikan oleh perwakilan masyarakat kelurahan kuala kuayan.

Mewakili masyarakat kelurahan kuala kuayan, Darco di ruang Komisi II menceritakan kronologis persengketaan lahan tersebut bermula ketika perusahaan sawit menggarap lahan milik masyarakat tanpa ada proses ganti rugi hingga sekarang.

“Pada awalnya lahan yang di sengketakan seluas 333 hektare itu ialah lahan milik masyarakat desa kuala kuayan, tetapi digarap habis oleh perusahaan sawit PT.Karya Makmur Abadi (KMA), termasuk sejumlah tanaman masyarakat seluas 60 hektare juga dibabat habis oleh perusahaan,” kata Darco.

Dia membeberkan, sejak pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan tersebut masyarakat dilarang beraktifitas diatas lahan milik mereka sendiri, alasannya pihak perusahaan telah mengganti rugi lahan tersebut kepada sejumlah oknum yang mengatasnamakan masyarakat kelurahan kuala kuayan.

“Namun setelah kami tanyakan kepada siapa perusahaan itu mengganti rugi lahan,  justru mereka (pihak perusahaan) tidak bisa menunjukan bukti apapun, baik itu surat ganti rugi bahkan documentasi yang berkaitan dengan proses ganti rugi lahan,” jelasnya.

Ia mengakui sebelumnya persoalan ini telah diupayakan untuk dimediasi ditingkat desa dan kecamatan karena belum juga ada titik terang atas persoalan sengketa lahan tersebut, sehingga masyarakat melaporkan  kasus ini ketingkat kabupaten.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotim, Jainudin Karim, mengatakan sesuai dengan permintaan perwakilan masyarakat yang melapor kasus ini, dalam waktu dekat akan segera diagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang perwakilan pihak perusahaan.

“kami berharap dalam RDP nanti dilakukan lintas komisi karna berkaitan dengan tupoksi tugas komisi I dan komisi II, sehingga hasilnya nanti bisa maksimal dan keinginan masyarakat bisa terakomodir nantinya,” kata Jainudin.

Ditambahkannya, persoalan sengketa lahan dikabupaten kotawaringin timur setiap tahunnya justru cenderung meningkat dan itu terlihat dari banyaknya laporan masyarakat yang masuk kepada Lembaga legislatif DPRD Kotim,” tutupnya

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: