DPRD KOTIM 

Anggota DPRD Ini Minta Pemkab Kotim Tetapkan Tarif SKT

Sampit, – Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timr, Kalimantan Tengah Handoyo J Wibowo meminta pemerintah kabupaten setempat untuk menetapkan tarif resmi pengurusan surat keterangan tanah (SKT).

“Tarif tersebut sangat penting agar ada acuan bagi aparatur pemerintah di tingkat kelurahan dan desa dalam memungut biaya SKT, serta menghindari adanya pungutan liar,” katanya kepada di Sampit, akhir pekan lalu.

Handoyo mengungkapkan, dengan belum adanya tarif resmi dari pemerintah membuat sejumlah kelurahan/desa kesulitan menentukan tarif karena aturan atau payung hukum untuk retribusi biaya pembuatan SKT itu belum ada.

Kondisi itu membuat sejumlah aparatur lurah/desa menentukan tarif sendiri dengan hitungan perkiraan sendiri juga.

Menurut Handoyo, dengan tarif perkiraan tersebut sering dianggap oleh warga yang memgurus SKT dianggap sebagai pungutan liar (Pungli).

Seperti diketahui, oknum lurah Baamang Tengah sebelumnya tertangkap tangan menerima uang dari warga yang ingin mengurus SKT.

Sebagian kalangan menilai, hal itu terjadi karena belum adanya aturan resmi mengenai tarif SKT. Dan pengurusan SKT dinilai memerlukan biaya.

Handoyo menuturkan, sejauh ini pemerintahan desa belum mengacu ketentuan biaya pembuatan legalitas awal lahan masyarakat itu.

Di satu sisi, hal itu berpotensi menjadi ladang pungutan liar. Apabila itu dibiarkan, dampaknya akan dirasakan masyarakat karena mereka merasa terbebani dengan biaya yang tidak jelas. Selain itu, kepala desa dan lurah juga terancam ditangkap karena dianggap telah melakukan Pungli.

”Kita harus berikan kepastian dan dasar hukum soal tarif pengurusan SKT. Dengan demikian, jika ada yang berani membebankan biaya di atas tarif itu, silakan Satgas Saber Pngli menangkap oknum tersebut,” katanya.

Handoyo mendorong Pemkab Kotawaringin timur memberikan legalitas hukum terkait tarif dalam mengurus biaya SKT.

”Sejauh ini aparatur desa masih rawan terseret masalah hukum, karena tidak ada kejelasannya masih terif tersebut. Misalnya saja ada Peraturan Desa (Perdes), apakah Perdes itu sudah dievaluasi pemerintah? Terutama soal pungutannya. Kami khawatir jika tidak cepat, penanganannya, banyak Kades dan Lurah akan ditangkap,” demikian Handoyo.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: