DPRD KOTIM 

Komisi I DPRD Kotim Pelajari Laporan Warga Dugaan Penyelewengan DD

Sampit,–Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Awai F Matali mengaku sedang mempelajari laporan warga terkait dugaan penyelewengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016.

“Berdasarkan laporan warga yang kami terima, penyelewengan tersebut dilakukan oleh oknum aparatur Desa Cempaka Putih, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur,” katanya di Sampit, Selasa (4/4).

Awai negaku menyambut baik atas lapaoran warga tersebut, untuk itu Komisi I DPRD Kotawaringin Timur sebagai mitra kerja yang membidangi terkait desa akan turun kelapangan mengecek langsung kondisi yang sebenarnya.

“Kami harus turun kelapangan untuk melihat langsung kondisi yang sebenarnya karena dugaan penyelewengan penggunaan DD dan ADD tersebut ada beberapa item kegiatan,” katanya.

Sementara itu, sebelumnya Warga Desa Cempaka Putih, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, selain melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan DD dan ADD ke DPRD setempat juga melaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampit.

Kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah tersebut  dilaporkan oleh warga Desa Cempaka Putih Fraklin.

“Volume yang dikerjakan di lapangan sudah kami cek tidak sesuai dengan surat perintah kerja (SPK) yang dimiliki oleh pihak ketiga selaku rekanan,” terangnya.

Item pekerjaan yang diduga bermasalah dan tidak masuk akal itu, lanjut Fraklin, yakni untuk pengerjaan jembatan desa senilai Rp205 juta, dengan ukuran 3×5 meter menghabiskan semen sebanyak 700 sak, dan paku sebanyak 162 kg.

“Itukan sudah tidak masuk akal selain itu pagu anggaran yang sudah ditetapkan setelah kami cek tidak sesuai dengan SPK yang dimiliki pihak ketiga selaku rekanan, sehingga ini yang menjadi pertimbangan kami masyarakat desa melaporkan kasus ini kepada pihak penegak hukum,” jelasnya.

Dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2016 yang dilakukan oleh oknum kepala desa Cempaka Putih tidak sampai disitu.

Seperti untuk pembuatan parit jalan (drainase) desa dianggarkan sebesar Rp100 juta, tetapi didalam SPK pihak rekanan nilainya hanya Rp80 juta.

Dugaan penyelewengan DD dan ADD lain seperti pembelian satu unit motor dinas senilai senilai Rp20 juta dan pembelian alat pemadam kebakaran senilai Rp79.335.750, tetapi faktanya barang yang dibeli tidak ada sampai sekarang.

Ditambahkannya, sebelum melaporkan persoalan kepada Kejaksaan Negeri Sampit, pihaknya sudah mencoba menyampaikan hal ini kepada pihak Badan Pemberdayaan Desa (BPD) tetapi tidak ditanggapi.

 

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: