DPRD KOTIM 

Desak Pemda Kotim Evaluasi Penempatan Guru

Sampit,20/3– Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Jhon Krisli meminta pemerintah daerah itu untuk mengevaluasi kembali penempatan guru.

“Kurangnya kecermatan dan ketelitian pemerintah daerah mengakibatkan beberapa sekolah di daerah itu mengalami kekurangan guru,” katanya disampit.

Jhon mengungkapkan, selain kurang cermat, penempatan guru di beberapa daerah diduga menjadi bisnis sejumlah oknum Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

Kedua instansi teknis tersebut diduga telah mensetujui kepindahan beberapa guru yang bertugas di wilayah pedalaman ke daerah perkotaan dengan sejumlah ibalan uang.

Menurut Jhon, akibat disetujuinya kepindahan guru itu, beberapa sekolah di pedalaman sekarang kekurangan tenaga pengajar.

Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli

“Saya telah memerintah ke masing-masing komisi yang ada di DPRD untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, permasalahan ini harus segera diselesaikan, sebab jika tidak tentunya guru di daerah pedalaman akan habis pindah ke wilayah perkotaan,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu mengaku prihatin atas kelangkaan guru di beberapa sekolah di pedalaman tesebut.

“Sesuai intruksi pimpinan kita akan segera memanggil dinas teknis dan instansi terkait yang menangani pendidikan dan kepegawaian,” ucapnya.

Jika melihat beberapa laporan masyarakat dan fakta dilapangan, apa yang telah dilakukan pihak Disdik dan BKD tentunya sangat bertentangan dengan semangat yang diserukan Bpati Kotawaringin Timur Supian Hadi yang akan memberikan pemerataan masalah pendidikan, terutama dalam pemenuhan tenaga pendidik di wilayah pedalaman.

“Visi dan misi bupati adalah meberikan pemerataan pendidikan, terutama di daerah pedalaman, namun apa bila kita lihat selama ini dengan banyaknya guru dari pedalaman pindah ke kota tentunya hal itu tidak sejalan dengan keinginan dan program pembangunan bupati,” ungkapnya.

Dadang meminta kepada Disdik dan BKD untuk tidak lagi mensetujui kepindahan guru dari pedalaman ke kota, namun apabla ada guru di kota ingin pindah ke pedalaman maka harus diapresiasi.

Sementara itu, Kepala SDN 1 Pamalian, Kecamatan Kota Besi Rita Sasmina mengatakan, kurangnya tenaga pengajar membuat sekolah di kawasan pelosok Kabupaten Kotawaringin Timur itu terancam tidak bisa menerima siswa baru karena khawatir tidak ada guru.

“Kami sangat kekurangan guru, apalagi sekarang guru untuk kelas 1 tidak ada. Kalau nanti tidak ada yang mengajar, kasihan anak-anak lebih banyak bermain dan menganggur saja di kelas,” katanya.

Sebelumnya guru yang bertugas di SDN 1 Pamalian cukup lengkap untuk proses belajar dan mengajar untuk seluruh kelas. Namun dua tahun terakhir, sebagian guru mengurus pindah tugas ke sekolah di kawasan kota sehingga SDN 1 Pamalian kekurangan guru.

Kondisi ini sangat disayangkan karena diizinkannya mutasi guru ke kota dan meninggalkan sekolah di pelosok kekurangan guru, sangat bertolak belakang dengan semangat pemerataan guru dan kualitas pendidikan yang selama ini gencar disuarakan oleh pemerintah daerah.

Saat ini SDN 1 Pamalian hanya memiliki dua guru berstatus pegawai negeri, yakni Rita selaku kepala sekolah dan satu guru lainnya yang saat ini sedang sakit. Untuk memenuhi kebutuhan, sekolah merekrut tiga guru honorer yang diberi insentif Rp500 ribu per bulan setiap orang menggunakan dana bantuan operasional sekolah.

Terbatasnya dana membuat sekolah tidak mampu menambah guru honorer baru. Dampaknya, kelas 1 dan kelas IV tidak memiliki guru kelas sehingga dirangkap guru lainnya. Kondisi ini sangat tidak ideal dengan semangat peningkatan kualitas pendidikan.

Pihak sekolah sudah mengusulkan penambahan guru namun hingga kini belum ada realisasi. Sedangkan untuk menambah guru honorer tidak memungkinkan lagi karena minimnya dana yang dimiliki.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: