DPRD KOTIM 

Baleg DPRD Kotim Tolak Penghentian Tahapan Pilkades

Sampit,14/3 – Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kotawaringin Timur, Kalimanta Tengah menolak penghentian sementara beberapa tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang rencananya akan dilaksanakan serentak di 81 desa di daerah itu.

Ketua Baleg DPRD Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu di Sampit, Selasa mengatakan, tidak ada lasan menghentikan tahapan Pilkades, sebab hal itu akan melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Jika alasannya hanya karena revisi peraturan daerah (Perda) maka hal itu sangat tidak dibenarkan. Karena revisi Perda tidak ada kaitannya dengan tahapan Pilkades,” tambahnya.

Dadang mengaku sepakat Perda Pilkades serentak direvisi karena dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), namun semua tahapan Pilkades harus tetap jalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Tahapan Pilkades sendiri wajib tetap berjalan karena hasil revisi Perda belum ada ketetapan, untuk itu pemerintah daerah wajib menegakan dan melaksanakan tahapan Pilkades serentak sebagaimana yag tertuang dalam Perda.

Menurut Dadang, penghentian tahapan Pilkades bisa dilakukan serta merta, namun harus ada dasarnya.

“Kita juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memetakan potensi-potensi persoalan yang dapat menggangu kelancaran pelaksanaan Pilkades serentak. Pemerintah daerah juga harus menentukan poin apa saja Perda yang akan direvisi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kotawaringin Timur, HM.Taufiq Mukri mengaku lebih sepakat jika penjaringan bakal calon kepala desa di daerah itu dihentikan untuk sementara waktu hingga Perda tentang Pilkades serentak selesai direvisi.

“Peraturan Daerah (Perda) jika sudah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maka Perda tersebut harus segera direvisi,” katanya kepada wartawan di Sampit.

Taufik menjelaskan, berdasarkan salinan MK yang terbit pada Agustus 2017 menyebutkan setiap warga negara Indonesia memiliki hak memilih dan dipilih termasuk dalam Pilkades dimana pun.

Sementara dalam Perda Pilkades serentak bentukan DPRD Kotawaringin Timur yang di sahkan pada November 2016 menyebutkan, masyarakat yang mencalonkan diri sebagai Kades harus warga setempat dan minimal enam bulan berdomisili di daerah itu.

“Jika sudah begitu maka antara peraturan daerah (Perda) dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa disimpulkan tidak nyambung dan bertentangan, sehingga memang seharusnya dilakukan revisi,” jelasnya.

Meski demikian Taufiq, mengapresiasi kinerja Tim Eksekutif dan Badan Legislasi (Baleg) yang telah bekerja keras menyelesaikan Perda Pilkades serentak tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPRD kotawaringin Timur, Jhon Krisli mengatakan, proses tahapan Pilkades yang dihentikan hanya proses penjaringan bakal calon kepala desa saja selagi Perdanya akan direvisi. Sedangkan tahapan Pilkades serentak lainnya masih tetap jalan sesuai rencana awal.

“Perda Pilkades serentak Kotawaringin Timur dianggap bertentangan aturan yang lebih tinggi dalam hak ini putusan MK karena dianggap telah menghilangkan hak warga negara dalam memilih maupun dipilih, untuk itu harus dilakukan revisi agar tidak bertentangan dengan putusan yang dikeluarkan MK.

Dengan adanya revisi Perda, diharapkan calon kepala desa yang sebelumnya tidak dapat mendaftar nantinya bisa ikut mencalonkan diri.

“Revisi Perda kita perkirakan tidak akan lama, dan kita targetkan pada pertengah Apil 2017 telah selesai,” katanya.

Sesuai rencana Pilkades serentak di Kotawaringin Timur rencananya akan digelar pada 23 Juli 2017, dan akan laksanakan di 81 desa yang tersebar di 17 kecamatan yang ada di daerah itu.

 

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: