DPRD KOTIM 

DPRD Kotim Akan Sesuaikan APBD 2020 Untuk Tangani Covid-19

Sampit. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim akan mempermudah pemerintah untuk merelokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna menangani penyebaran virus corona. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta anggaran pemerintah difokuskan untuk penanganan Covid-19. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dra. Rinie mengatakan, dengan kondisi saat ini diperlukan langkah aktif semua stakeholder dalam mengantisipasi pencegahan dan penyebaran virus tersebut. karena persoalan krusial seperti ini bukan hal yang mudah dan akan memerlukan anggaran yang cukup besar. “Kami lihat jumlah lonjakan kasus corona saat…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Aksi Nyata ” Lawan Corona” Wakil Ketua DPRD Kotim, Salurkan Bantuan Cairan Pencuci Tangan Ke Masyarakat

Sampit. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pepatah tersebut rasanya tepat dialamatkan atas upaya politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kotawaringin Timur, M.Rudini Darwan Ali, yang menyalurkan bantuan cairan sarana cuci tangan di tempat umum di tengah Virus Corona (Covid-19) mengoyak daerah setempat. Hal tersebut dilakukan Rudini sebagai bentuk aksi peduli terhadap kesehatan sekaligus menggairahkan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Lebih jauh lagi, memproteksi diri dari serangan virus yang kian meresahkan itu. “Cuci tangan adalah salah satu cara menjaga diri dari serangan virus. Sengaja ini kami letakkan di tempat umum agar kedepannya…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Dewan Apresiasi Pemda Hapuskan Sementara Pajak UMKN Di Kotim

Sampit. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah memutuskan untuk menghapuskan sementara pungutan pajak terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama siaga darurat virus Corona atau Covid-19. Hal tersebut apresiasi kalangan legislator DPRD Kotim, sebagian besar menilai langkah tersebut sudah sangat tepat dilakukan pemerintah daerah saat ini untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat Kotawaringin Timur. “Kebijakan itu akan memberikan relaksi kepada masyarakat yang memiliki usaha mikiro kecil menengah (UMKM) seperti toko dan warung, jadi mereka bisa sedikit terbantu ditengah situasi dan kondisi dampak ekonomi akibat covid-19 saat ini,” kata,…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Perusahaan Diminta Bantu Pemerintah Tangani Covid-19

Sampit. Ditengah keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19(virus corona), peran swasta terutama perseroan terbatas (PT) diharapkan dapat membantu. Salah satunya dengan menyalurkan dana dana Corporate Social Responsibility (CSR). Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Kotim, Ruslan Handoyo J Wibowo menyikapi aksi pemerintah dalam menangani Covid-19 saat ini, dimana adanya keterbatasan dana dan peralatan yang kurang memadai. “Saat ini pemerintah bukan hanya kekurangan dana tapi sarana dan prasarana juga terbatas, karenanya perusahaan yang berinvestasi di daerah ini kita harapkan dapat membantu menyiapkan anggaran untuk pemerintah,”ungkapnya, Minggu (29/3/2020). Perusahaan Besar Swasta (PBS) bisa…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Selama Penanggulangan Covid-19 PDAM Dan PLN Diminta Jangan Tagih Biaya Kepelanggan

Sampit. Untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang terkena dampak dari pandemi virus corona atau Covid-19, Wakil Ketua I DPRD Kotim, H.Rudianur, meminta Pemkab menyurati pihak PDAM dan PLN untuk memberikan keringanan terhadap biaya Tagihan selama dua bulan kedepan. Dijelaskan Rudianur, pihaknya mendesak pemerintah daerah agar supaya segera berkoordinasi dengan pihak PDAM dan PLN perihal pembebasan atau pemberian keringanan tagihan bagi masyarakat Kotim yang ekonominya terkendala dampak dari virus corona. “Kami juga berharap pihak PDAM dan PLN untuk bisa bekerjasama dalam menanggulangi wabah covid-19 bersama-sama dan bisa memaklumi situasi kondisi…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Standar Kualitas Pendidikan Diharapkan Tidak Menurun Meski (UN) Dihapus

Sampit. Ujian Nasional (UN) tahun ini resmi dibatalkan setelah, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, pada Selasa (24/03). Meski demikian sejumlah pihak berharap penghapusan UN tidak menurunkan standar kualitas penilaian diakhir masa kelulusan siswa dan siswi. Anggota Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, yang membidangi pendidikan, menilai Ujian Nasional untuk murid-murid SD, SMP, dan SMA jika dilaksanakan tahun ini dapat membahayakan kesehatan jutaan murid, para guru dan keluarga mereka semua. “Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita…

Selengkapnya