DPRD KOTIM 

Legislator : “Peserta Pilkada di Intimidasi Itu Hal Yang Wajar”

Sampit,- Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Sutik menilai dalam setiap tahapan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terdapat intimidasi berupa apapun itu hal yang wajar. “Hal yang biasa terjadi bagi seseorang yang ingin bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada), jika ditengah jalan menemui intimidasi politik dari berbagai pihak, hanya saja menanggapinya tidak perlu berlebihan,” kata sutik, Jumat (17/1/2020) di Sampit. Sutik mengatakan menanggapi intimidasi dalam bentuk apapun tidak perlu berlebihan, bagi perserta pilkada kesiapan mental, keberanian dalam menghadapi persoalan apapun itu sudah harus dipikirkan matang sejak jauh…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Dewan Akan Kawal Usulan Musrenbang Disemua Tingkatan

Sampit,- Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Dra.Rinie mengatakan Lembaga Legislatif akan terus mengawal usulan masyarakat melalui kegiatan yang disampaikan dalam Musrenbang baik ditingkat desa, kecamatan hingga Kabupaten. Dijelaskan Rinie fungsi dewan dalam hal ini pihaknya beserta pemerintah daerah menetapkan besaran pagu anggaran, baik anggaran murni atau perubahan ditingkat Kabupaten, kali ini pihaknya akan mengawal program perencanaan dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kekabupaten. “Kita akan mengawal program-program yang direncanakan oleh pihak desa, Kelurahan, kecamatan hingga sampai tingkat kabupaten, karena ini merupakan tugas dan fungsi kami sebagai anggota legislatif,” Jelas Rinie,…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Legislator : Anggaran Pengadaan Sapi Dipertanyakan

Sampit,- Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kotim, Ary Dewar bereaksi keras dengan Pemkab Kotim. Khususnya terhadap Dinas Peternakan Kotim. Pasalnya, SOPD tersebut dianggap menghilangkan program bantuan bibit sapi untuk desa Patai Kecamatan Cempaga. “Saya atas nama Fraksi Gerindra menyesalkan apa yang dilakukan oleh DInas Peternakan Kotim. Dimana mereka secara sepihak membatalkan bantuan bibit sapi kepada warga di Cempaga. Padahal itu sudah dituangkan dalam perda APBD Kotim 2020 ini. Alhasil, akibat hal itu sejumlah desa rebut. Setidaknya ada dua desa . Pasalnya, dari daftar kegiatan tahun 2020 tidaka da satupun masuk program…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

PBS Harus Dukung Program Pembangunan Pemerintah Daerah

Sampit,- Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Hj. Darmawati mengingatkan seluruh Perusahaan Besar Swasta atau PBS di daerah setempat harus mendukung pembangunan. “PBS yang bernaung di Kabupaten Kotim harus mendukung pembangunan daerah, karena itu sudah menjadi kewajiban PBS itu sendiri,” katanya, Kamis (16/1/219). Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga menegaskan kehadiran PBS di Kabupaten Kotim harus memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan daerah. “Tidak semata-mata meraup keuntungan, tapi apa yang menjadi kewajiban PBS bagi kepentingan masyarakat dan daerah harus dilaksanakan. PBS tidak boleh mengabaikan kewajibannya. Hak dan kewajiban…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Masyarakat Harus Jeli Pilih Calon Kades

Sampit,- Masyarakat Kotawaringin timur terutama yang ada dipedesaan yang nanti akan mengelar pelaksaan pemilihan kepala desa serentak 2020 di himbau untuk memilih calon kepala desa yang punya sumberdaya manusia(SDM) yang baik. Misalnya mulai dari pendidikan punya inovasi tinggi dalam membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa nya dan mampu menngayomi serta melindungi masyarakat. “Pilkades ini diharapkan menjadi ajang masyarakat memilih pemimpin desa yang bisa di andalkan dari berbagai bidang jangan hanya karena meteri lalu dipilih akhirnya selama kepemimpinan masyarakat menyesal,” kata Sutik Anggota Komisi I DPRD Kotim, Selasa (14/1/2020). Menurut Sutik…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Musrenbang Di Mentaya Hulu Hampir Semua Desa Minta Rumah Dinas Guru

SAMPIT – Hari ini Jajaran DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menghadiri Musrembang tingkat Kecamatan yang ada di daerah pemilihan masing-masing. Salah satunya M. Abadi S,pd Anggota DPRD Kotim dari Dapil V yang datang langsung guna menyerap aspirasi masyarakat dilapangan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan tersebut juga dihadiri unsur perangkat daerah (PD) guna menindak secara langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat termasuk kebutuhan urgen yang nantinya akan disampaikan kepada pemimpin daerah (Bupati) melalui sekertaris daerah sebagai bahan acuan. Dalam hal ini Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim M.Abadi menyampaikan sejauh ini…

Selengkapnya