DPRD KOTIM 

Khawatir Beras Oplosan Beredar, Komisi II DPRD Kotim Desak Pemkab Gelar Razia Pasar

Sampit- Polres Kotawaringin Timur berhasil mengungkap gudang pengoplosan beras. Terkait itu, Komisi II DPRD Kotawaringin Timur mendesak Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan razia pasar. Razia itu guna memutus mata rantai peredaran beras oplosan. Agar tidak sampai dikonsumsi masyarakat. Apalagi pengakuan pelaku, aksi pengoplosan sudah lama dilakukannya. “Kita khawatir masih ada beras oplosan yang sudah terlanjur beredar di pasaran. Kami mendesak Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar melakukan razia, baik itu kota atau kecamatan,” kata Ketua Komisi II DPRD Kotim, Rudianur, Rabu (3/4/2019) Adanya peredaran beras oplosan di Kabupaten Kotim, membuat Rudianur berang. Bahkan…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Pendidikan Gratis, Jangan Ada Anak di Kotim Putus Sekolah

Sampit – Anggota Komisi III DPRD Kotiawaringin Timur, Sutik menekankan agar di Kotim jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Apalagi di jenjang pendidikan dasar. “Pemerintah daerah sudah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun,” kata Sutik, Rabu (3/4/2019). Sutik mengakui, saat ini memang program berjalan masih sebatas wajib belajar 9 tahun dari Pemkab Kotim, namun tidak menutup kemungkinan jadi 12 tahun, meski status pengelolaan SMA atau SMK ditangani Pemerintah Provinsi. Lanjut Sutik, pendidikan ini seharusnya memang diutamakan, karena salah satu sumber persoalan di bangsa ini adalah kemiskinan. Di mana kemiskinan ini…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

DPRD Kotim Agendakan Rapat Bersama Generasi Melenial

Sampit – Demi menciptakan Pemilihan Umum yang aman pihak DPRD Kotim bersama dengan Pihak KPU dan Bawaslu melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa dan pelajar tingkat ,SLTA, sederajat pada Senin (1/4/2019) sejak tadi pagi. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kotim H.Supriadi tersebut di isi dengan berbagai pencerahan kepada generasi melenial yang mempunyai hak Pilih pada Pemilu 17 April 2019 mendatang. Namun dalam rapat yang memaparkan terkait isi-isi kampanye yang benar dan juga kampanye yang dilarang oleh aturan KPU RI tersebut. Tidak hanya itu KPU dan Bawaslu melalui Pimpinan rapat…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Pembangunan Desa Harus Turut Libatkan Masyarakat

Sampit,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Jhon Krisli, mengingatkan aparatur desa untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. “Jangan sampai perencanaan pembangunan desa tidak melibatkan masyarakat,” kata Jhom, Senin (1/4/2019). Menurut dia, dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah jumlahnya cukup besar. Bahkan, rata-rata desa menerima DD dan ADD lebih dari Rp 1 miliar. “Penggunaan dana desa dan ADD harus sesuai peruntukannya. Sehingga kesejahteraan masyarakat desa terus meningkat. Jangan sampai disalahgunakan,” katanya. Dia juga berpesan kepada kepala desa dan jajaranya supaya dapat membuat…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Partisipasi Masyarakat Diharapkan Capai 80% di Pemilu 2019

Sampit,- Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Muhammad Saleh berharap tingkat partisipasi masyarakat saat pemilu 17 April 2019 bisa mencapai 80 persen. “Paling tidak partisipasinya minimal 80 persen hingga 90 persen, bahkan 100 persen,” kata Saleh, Kamis (28/3/2019). Agar partisipasi meningkat, maka KPU harus gencar melakukan sosialisasi kepemiluan. Evandi berpesan mengimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih sesuai hati nurani. “Bagi masyarakat yang sudah memiliki hak pilih saya minta untuk menggunakan hak pilihnya dan jangan sampai ada yang golput,”cetusnya. Dia juga berpesan kepada…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Belanja Daerah Harus Dapat Mendukung Pendapatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi

Sampit,- Belanja daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur disarankan harus dapat mendukung pendapatan nilai tambah sektor ekonomi. “Kami memberikan masukan, terutama sehubungan dengan aspek belanja daerah, setidaknya penggunaan belanja daerah harus dapat diarahkan dalam mendukung pendapatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi,” kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli, Selasa (26/3/2019). Nilai tambah ekonomi inilah yang menurutnya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta penyerapan tenaga kerja. “Sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan pekerjaan sekaligus dalam mendukung penurunan angka kemiskinan tentu ini harus dipikirkan,” tegas Politisi…

Selengkapnya