DPRD KOTIM 

Legislator Ajak Masyarakat dan Pemerintah Gunakan Produk Lokal

Sampit,- Anggota DPRD Kotim, Jainudin Karim mengharapakan masyarakat dan pemerintah daerah, agar dapat menggenjot dan bisa mendukung produk lokal yang dijual pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga dapat menjadi berkontribusi bagi para pelaku usaha dalam meningkatkan produksinya. “Saya berharap besar kepada kepada masyarakat Kotim agar bisa mencintai produk lokal, dengan membeli seperti olahan makanan maupun kerajinan tangan yang ada disini sebagai langkah yang bagus dalam upaya penggerakan perekonomian,” ungkap Jainudin, Jumat (14/9/2018). Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga menjelaskan produk lokal bisa menjadi salah satu ujung tombak…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Ratusan Pegawai Kontrak Yang Diberhentikan Belum Terima Gaji

Sampit,- Ratusan pegawai kontrak yang dibernetikan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimatan Tengah hingga saat ini belum menerima gaji. Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun di Sampit, Rabu (12/9) mengatakan, informasi yang kita terima mereka belum terima gaji, masing-masing ada yang empat bulan dan ada juga yang lima bulan. “Gaji adalah hak mutlak pegawai untuk itu pemerintah daerah harus membayarnya, kasian mereka karena telah bekarja,” tambahnya. Rimbun mengatakan, informasi terakhir jumlah pegawai kontrak yang diberhentikan tersebut total keseluruhannya ada sebanyak 400 orang. Dari 400 pegawai kontrak yang diberhentikan tersebut terdiri…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Ketua DPRD Apresiasi Tim Karhutla Kotim

Sampit,- Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, H.M Jhon Krisli mengapresiasi kinerja Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Ia mengatakan, selama ini tim karhutla bekerja keras dan sudah maksimal melakukan pencegahan serta pemadaman kebakaran hutan dan lahan. “Kami memberikan apresiasi atas kerja keras tim karhutla dengan cepat dan sigap melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan sehingga tidak sampai menimbulkan kabut asap,” kata Jhon, Rabu (12/9/2018) di sampit. Menurutnya, tim karhutla yang terdiri dari BPBD, Kepolisian serta TNI dan sejumlah relawan sangat tanggap dalam mencegah serta melakukan pemadaman. Tak hanya itu,…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Enam Fraksi Di DPRD Sepakati  APBD 2019, Dibahas Dalam Rapat Kerja

Sampit – Enam fraksi DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menyepakati APBD 2019 dibahas dalam rapat kerja gabungan antara eksekutif dan legislatif. Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Muhammad Jhon Krisli di Sampit, Jumat (9/7/2918) omengatakan, kesepakatan keenam fraksi tersebut disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna. Keenam fraksi yang sepakat APBD murni 2019 dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja tersebut adalah fraksi PDI-Perjuangan, fraksi partai Golkar, fraksi partai Demokrat, fraksi partai Gerindra, fraksi PAN-Nasdem, dan fraksi partai PKB-Hanura. “Meski ada beberapa fraksi yang memberikan catatan terhadap kelanjutan pembahasan APBD Kotawaringin Timur 2019, namun…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Ini Dia Dampak Positif dan Negatif Melemahnya Rupiah Terhadap Dolar, Bagi Daerah

Sampit,- Nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS terus melemah, bahkan sampai menyentuh level Rp 15.000. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar sendiri saat ini dinilai memiliki dampak positif dan negatif terhadap dunia usaha dan investasi dalam daerah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Melemahnya nilai tukar rupiah pasti akan memberikan dampak negatif bagi dunia usaha dan investasi di Indonesia. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tak selamanya berdampak negatif. Beberapa pihak menyatakan pelemahan rupiah tetap memberikan dampak positif untuk Indonesia. Berikut dampak negatif dan positif akibat melemahnya rupiah terhadap…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Belanja Pegawai Tinggi, Begini Saran Fraksi Demokrat di DPRD Kotim

Sampit,- Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur H.Dani Rakhman saat membacakan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Perubahan 2018 menyampaikan beberapa saran mengingat belanja pengawai saat ini cukup tinggi. “Kami meminta pemerintah kabupaten melakukan evaluasi kembali kepada SOPD sesuai dengan kebutuhan organisasi yang efektif dan tepat guna dalam rangka mewujudkan pemerintahan tang miskin struktur tapi kaya fungsi,” Sampainya, Rabu (5/9/2018). Dani juga mengatakan Pemerintah Daerah juga harus ada evaluasi dan perhatian secara serius terhadap sistem pengguna anggaran agar lebih hati-hati dan akuntable agar tidak ada kebijakan…

Selengkapnya
%d blogger menyukai ini: