DPRD KOTIM 

DPRD dan Pemkab Sepakat Alokasikan Anggaran Rp.5 Miliar Untuk Bandara Haji Asan Sampit

Sampit,- Dana segar sebesar Rp 5 miliar akan digelontorkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pembangun Bandar Udara (Bandara) Haji Asan Sampit. Diketahui, suntikan dana pembangunan bandara tersebut diberikan sebagai upaya Pemkab setempat untuk mempertahankan status kelas bandara saat ini. Seperti yang diketahui Bandara H Asan Sampit, (Kotim) terancam turun kelas di penghujung tahun ini jika sejumlah fasilitasnya tidak sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Perhubungan. Wakil Ketua DPRD Kotim, Supriadi MT mengatakan DPRD dan Pemkab telah sepakat menganggarkan dana terutama untuk tahap awal perpanjangan landasan pacu dan peninggian pagar hingga 2…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

APBD 2018 Banyak Aspirasi Yang Tidak Bisa Terakomodir

Sampit,- Kekecewaan atas minimnya anggaran APBD 2018 ternyata tidak hanya dirasakan oleh dinas- dinas dalam unsur SOPD Kotawaringin Timur (Kotim) maupun warga masyarakat Kotim pada umumnya. Namun hal ini juga dirasakan di lembaga legislatif DPRD Kotim yang mana senantiasa menyerap aspirasi masyarakat sebelum pembasahan di ketuk dalam rapat paripurna belum ini. Hal ini diungkapkan oleh ketua Komisi II DPRD Kotim Rudianur Rabu (29/11/2017), ia menilai krisis anggaran di APBD 2018 ini berdampak pada pembangunan di Kotim yang mana sudah di serap dilapangan oleh masing-masing Komisi maupun Dapil di Lembaga Dewan…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Ketua DPRD Kotim, Dukung Pengembangan Bandara Haji Asan Sampit

Sampit,- Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Jhon Krisli sangat mendukung pengembangan Bandar Udara Haji Asan Sampit. Terlebih saat ini kota sampit mulai berkembang sehingga diperlukan bandara yang lebih besar. “Kami sangat mendukung bila bandara terus dikembangkan supaya bisa mendarat pesawat yang lebih besar, selain memang kebutuhan tetapi juga sudah selayaknya dikembangkan,” ujar Jhon,Rabu (29/11/2017). Saat ini bandara tersebut memiliki panjang landasan pacu 2.060 x 30 meter. “Sudah ada rencana dari Kementerian Perhubungan akan memperpanjang runway agar bisa didarati pesawat lebih besar, “katanya. “Bila nantinya pesawat lebih besar bisa mendarat di…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Menteri PPA dan Bupati Deklarasikan Kotim Sebagai Kota Layak Anak

Sampit,- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise bersama Bupati Kotim Supian Hadi mendeklarasikan Kotim sebagai kota layak anak dan Kampanye Bersama Lindungi Anak Indonesia (BERLIAN) di Gedung Serbaguna, Sampit Selasa (21/11/2017). Deklarasi Kotawaringin Timur sebagai kota layak anak dan kampanye BERLIAN ini ditandai dengan penandatanganan naskah deklarasi. Acara ini disaksikan kepala SOPD Kabupaten Kotawaringin Timur, TNI/Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Di hadapan ratusan anak-anak, Yohana Yembise memberi dukungan penuh bagi kemajuan anak-anak Indonesia. Pada kesempatan itu, Yohana juga mengapresiasi penampilan para anak-anak itu. Dia menekankan pentingnya pendidikan,…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

DPRD Minta Pemda Genjot PAD Pariwisata

Sampit,- Tahun depan sektor pariwisata di Kotim diharapkan dapat menyumbang dan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) berkelanjutan. Sebab, kabupaten kotawaringin timur memiliki beberapa potensi objek wisata yang cukup memadai. Hal itu diungkapkan, Sekretaris Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Hero Harapanno Mandouw menurutnya sektor wisata ini, dinilai berpotensi cukup besar bila dikelola dengan baik untuk menjadi sumber menyumbang PAD yang berkelanjutan. “Oleh sebab itu, diharapkan agar dinas terkait dapat memaksimalkan sektor wisata yang ada di daerah ini sehingga tempat-tempat wisata yang ada lebih diminati oleh masyarakat baik dari dalam…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Legislator Kotim Tolak Usul Anggaran Dinas Pendidikan, Karena Hal Ini

Sampit – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rimbun menolak usul anggaran yang diajukan Dinas Pendidikan setempat. “Pengajuan anggaran untuk tahun 2018 Disdik ditolak karena telah melanggar aturan, yakni tidak sampai 20 persen dari total APBD Kotim tahun 2018 mencapai Rp1,6 triliun,” ucapnya di Sampit, Senin. Pelanggaran penyusunan anggaran pendidikan tersebut terungkap saat dilakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA-PPAS. Menurut Rimbun, mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2017, sekurang-sekurangnya 20 persen anggaran untuk pendidikan. Anggaran sebesar 20 peesen…

Selengkapnya