DPRD KOTIM 

Belajar Penyelesaian Tapal Batas, DPRD Kota Banjarmasin Kunker Ke DPRD Kotim

Sampit,- Kabupaten Kotawaringin Timur kembali menjadi rujukan daerah lain untuk menimba ilmu. Kali ini rombongan Anggota DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kotim guna melakukan sharing dan diskusi terkait sistem penyelesaian tata batas disemua wilayah yang menjadi kewenangan daerah. Kedatangan rombongan berjumlah 10 anggota dewan ini, dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Hj. Ananda disambut Wakil Ketua DPRD Kotim H.Supriadi MT, Rabu (14/11/2018). Dalam kesempatannya Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Hj.Ananda menjelaskan kedatangan pihaknya ke kotim karena ingin memperlajari secara seksama penyelesaian permasalahan tapal batas disemua wilayah di kotim.…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

DPRD Sesalkan Banyak Peserta CPNS Tak Lulus Passing Grade

Sampit – Ketua Dewan Perwakilan Rakuat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawarimgin Timur H.M Jhon Krisli ,menyesalkan banyak perserta CPNS yang tak lulus passing grade pada tes kompetisi dasar (TKD) calon pegawai negeri sipil di kotim. ”Pasti ada kendala kendala yang harus dikaji terlebih dahulu oleh pemerintah daerah kenapa bisa terjdi begtiu banyak yang tidak lulus tes passing grade pada tahap kompetisi dasar.”ujar Jhon Jika melihat kondisi seperti ini pastinya pemerintah daerah sendiri yang akan rugi sebab kotim masih banyak kekurangan tenaga kerja khususnya pegawai negeri seperti guru dan tenaga kesehatan. “Ini…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Musim Penghujan Pemerintah Diminta Waspada DBD

Sampit,- Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Supriadi MT mengingatkan pemerintah kabupaten daerah setempat melalui instansi terkait agar mewaspadai demam berdarah dengue (DBD). Mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan. “Pemkab diminta mewaspadai sejak dini agar DBD tidak menimbulkan korban di Kabupaten Kapuas ini,” ungkap Supriadi, Rabu (14/11/2018). Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga menyarankan agar instansi terkait rutin menyosialisasikan pencegahan DBD. Sehingga dapat menekan angka penularan penyakit tersebut. “Pemerintahan diharapkan melakukan antisipasi sejak dini dan yang sudah ada terkena bisa di fogging rumahnya agar membasmi nyamuk,” tutur dia. Selain…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Program Pembinaan Kepemudaan Sama Pentingnya Dengan Pembangunan

Sampit,- Legislator Kabupaten Kotawaringin Timur, Syahbana mengharapkan pemerintah daerah setempat meningkatkan kegiatan kepemudaan sebagai pembinaan generasi muda agar lebih kreatif menggeluti minat dan bakatnya. “Peningkatan keterampilan tidak hanya diperlukan untuk kelompok masyarakat sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan industri kecil, namun ekonomi kreatif yang diusung para pemuda ini juga wajib mendapatkan porsi sama,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Syahbana, Selasa (13/11/2018). Menurutnya, selama ini peran pemerintah daerah dalam membina generasi muda melalui berbagai kegiatan kreatif anak muda masih minim, bahkan terkesan dinomorduakan dengan alasan belum membuktikan prestasi.…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

PBS Diminta Selektif Ganti Rugi Lahan Masyarakat

Sampit,- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Jainudin Karim mengingatkan perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kotim agar selektif dalam pembebasan lahan milik warga. “Lahan yang dibebaskan harus benar-benar dengan pemilik lahan kalau tidak akan jadi masalah dikemudian hari,” tegas Jainudin Karim saat dibincangi wartawan di DPRD Kotim, Selasa (13/11/2018). Menurut dia, bila perusahaan tidak selektif dalam melakukan pembebasan lahan milik warga di kawasan perizinan perusahan tidak menutup kemungkinan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Hal tersebut, lanjut politisi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Revisi Peraturan Daerah Selamatkan 160 Mahasiswa Akper Kotim

Sampit – Pemkab dan DPRD Kotim sepakat merevisi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kotim. Hal itu sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan 160 mahasiwa Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Kotim. Meski, langkah itu dinilai akan melanggar hukum. Ketua Bapemperda DPRD Kotim, Dadang H Syamsu menyebut di dalam perda itu, pada Pasal 14 dan Pasal 15, menyatakan pendidikan tinggi dalam hal ini Akper sejak 31 Desember 2018 bukan lagi perangkat daerah dan tidak diperkenankan mendapatkan anggaran. Namun, setelah melihat kejadian ini, Akper Kotim belum bisa…

Selengkapnya
%d blogger menyukai ini: