DPRD KOTIM 

Anggota Dewan Ini Ajak Masyarakat Awasi Penggunaan Dana Desa

Sampit,- Anggota DPRD Kotawaringin Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi pembangunan di desa. Pasalnya, pembangunan desa didanai anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN yang jumlahnya cukup besar. “Anggaran Dana Desa lebih dititikberatkan pada pembangunan fisik, makanya perlu pengawasan kita bersama agar pembangunan di desa jangan sampai melenceng dari perencanaan,” kata Wiliam Novetra di Gedung DPRD Kotim, Selasa (23/1/2018). Anggota Komisi I DPRD Kotin, ini juga menilai pembangunan yang didanai DD lebih efektif dibandingkan dengan proyek yang dikerjakan pemborong. Pasalnya, pembangunan akan lebih sesuai dengan keinginan masyarakat desa…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Musrenbang Harus Jadi Acuan Pembangunan

Sampit – Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) harus jadi acuan perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan anggota DPRD Kotim dari daerah pemilihan II Hero Harapanno Mandouw. Menurut Hero, Senin (22/1/2018), selain musrenbang hasil reses anggota dewan yang digelar secara berbarengan itu juga harus jadi salah satu dasar perencanaan di tahun anggaran 2019 mendatang. Hasil perencanaan dua kegiatan itu wajib dijadikan sebagai bahan dan dasar dari penganggaran. Itu penting supaya semangat dari anggaran itu memang menjawab kebutuhan masyarakat bukan atas dasar dari keinginan pemerintah daerah semata. “Memang…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Ketua Komisi I DPRD Kotim Minta Kinerja Pegawai Dievaluasi

Sampit – Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo, mendorong agar pemkab segera mengevaluasi kinerja pegawai yang bertugas selama itu. Baik itu yang berstatus ASN, maupun tenaga kontrak. Evaluasi sangat penting karena untuk mengatahui secara pasti keaktifan tiap pegawai dalam menjalankan tugasnya. “Evaluasi kinerja pegawai itu bisa dilakukan setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), karena kami tidak ingin kinerja pegawai semakin menurun,” kata Handoyo, Senin (22/1/2018). Handoyo menambahkan, dengan evaluasi kinerja pegawai diharapkan bisa meningkatkan kedisiplinan kinerja mereka. Apalagi pemerintah daerah telah menigkatkan tunjangan kesejahteraan pegawai, maka…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Ketua DPRD, Minta Polisi Tembak Mati ditempat Bandar Narkoba

Sampit,- Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli, mendukung hukuman tembak mati di tempat terhadap gembong maupun pengedar narkoba yang keluar masuk penjara dengan perkara yang sama. Hal itu diungkapkannya menyusul pernyataan sebelumnya dari Kapolri. Kami mendukung komitmen yang disampaikan Kapolri dalam pemberantasan narkoba. Bahkan, kalaupun ada instruksi tembak mati di tempat kami setuju itu,” kata Jhon Krisli, Senin (22/1/2017) di Sampit. Menurut Jhon, jika pelaku kejahatan narkoba ini orangnya tetap itu saja dan sudah beberapa kali masuk penjara atas kasus yang sama, maka tidak salah jika aparat melakukan tindakan tegas…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Warga Lima Kecamatan di Kotim Keluhkan Jalan Rusak

Sampit,- Warga lima kecamatan di wilayah utara Kotawaringin Timur, Kalteng seperti Kecamatan Parenggean, Mentaya Hulu, Tualan Hulu, Antang Kalang, Telaga Antang dan Bukit Santuai mengeluhkan kerusakan jalan. Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Kalteng Cici Desilia mengatakan, sebetulnya sejak lama masyarakat yang tinggal di wilayah itu mengharapkan perbaikan ruas jalan provinsi Kalteng tersebut, namu sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan di perbaiki. “Ruas jalan tersebut merupakan akses satu- satunya masyarakat, jadi wajar jika mereka berharap pemerintah untuk segera memperbaikinya,” katanya, Jumat (19/1/2018) di Sampit. Menurut Cici, kerusakan jalan tersebut akan semakin parah…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Kepentingan Masyarakat Harus Diprioritaskan

Sampit,- Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Muhammad Shaleh meminta pemkab setempat memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama yang telah menjadi usulan dalam Reses Dewan dan Musrenbang. Menurutnya, masih banyak kepentingan masyarakat yang perlu diakomodasi pemkab. Khususnya untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Meski begitu, pemkab harus dapat melihat skala prioritas agar program yang dilaksanakan menyentuh kepentingan seluruh masyarakat. “Kita sebagai seluruh bagian dari pelaksanaan pembangunan di daerah, harus bisa membedakan yang mana kebutuhan mendesak dan yang mana menjadi skala prioritas sehingga kedepan anggaran yang digunakan bisa tepat sasaran,” kata…

Selengkapnya
%d blogger menyukai ini: