DPRD KOTIM 

Astagah !!! Dua Kecamatan di Kota Sampit Terisolasi

Sampit,- Dua kecamatan di Kotawaringin Timur, Kalteng kotim terisolasi meski letaknya tidak jauh dari ibu kota kabupaten. Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur Supriadi MT mengatakan, kedua kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut tersebut terisolasi karena dipisahkan oleh sungai Mentaya yang lebarnya kurang lebih 400 meter. “Kedua kecamatan itu sulit berkembang karena pembangunannya tidak dapat berjalan dengan maksinal. Aktivitas kendaraan sebagai alat transpotasi di wilayah itu juga terbatas karena infrastruktur pendukung masih minim,” tambahnya. Supriadi meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap kedua kecamatan yang terisolasi tersebut, baik peningkatan infrastruktur…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Legislator Minta Pemkab Gali Potensi Pengembangan Produk Lokal

Sampit,- Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Hari Panca Setya, meminta pemkab lebih menggali peluang pengembangan produk lokal di tahun 2018 ini. Seperti mengoptimalkan ketersedian sumber daya alam terhadap pengembangan produk lokal. Produk lokal tersebut, lanjut Hari, seperti karet, rotan dan batu bata. Produk tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Rotan dan karet ini merupakan mata pencaharian masyarakat Kotim secara turun temurun. Sementara batu bata berpeluang besar dikembangkan menjadi usaha,” kata Hari Panca Setya, Jumat (23/2/2018). Dia berharap, agar instansi terkait bisa mencari cara untuk pengembangan dan…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Bapemperda Kotim Uji Publik Raperda Narkoba

Sampit, – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur, Kalteng melakukan penjaringan aspirasi publik atau uji publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Narkoba. Ketua Bapemperda DPRD Kotawaringin Timur Dadang H Syamsu di Sampit, Kamis mengatakan, dalam penjaringan uji publuk tersebut tim mengambil tiga titik yakni di wulayah Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang. “Ini merupakan salah satu tahapan yang sudah kita mulai untuk membentuk sebuah produk hukum yang lebih rinci dalam rangka memerangi penyalahgunaan narkotika di Kotawaringin Timur,” tambahnya. Menurut Dadang, pengambilan kecamatan itu…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Warga Miskin Wajib Mendapat Perlindungan Kesehatan

Sampit, – Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Kalteng Dadang H Syamsu menegaskan warga miskin wajib mendapatkan perlindungan kesehatan dari pemerintah daerah setempat. “Itu adalah hak mereka dan pemerintah daerah wajib memberikannya. Dan pemerintah Kotawaringin Timur belum memberikan hak-hak masyarakat miskin tersebut,” katanya di Sampit. Perlindungan kesehatan terhadap masyarakat miskin Kotawaringin Timur di cabut pemerintah daerah sejak Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) anggarannya dihentikan karena dianggap tidak efektif dan pemborosan anggaran. “Perlindungan kesehatan warga miskin tersebut sebetulnya tidak di cabut sama sekali, namun sistemnya di perbaiki, yakni pemerintah daerah bekerja sama…

Selengkapnya
PEMKAB KOTIM 

Rebutan Lahan Plasma Pemkab Kotim Kumpulkan 12 Kepala Desa di Kecamatan Cempaga

Sampit,- Rapat mediasi yang seyogyanya untuk menyelesaikan realisasi kebun plasma bagi masyarakat desa patai yang digelar oleh Pemkab Kotawaringin Timur, Senin (19/2/2018) tidak menemui titik terang pasalnya, sebanyak 12 kepala desa di Kecamatan Cempaga tersebut juga turut diundang, alhasil persoalan realisasi kebun plasma bagi masyarakat desa patai sesuai dengan janji pihak perusahaan PT.TASK III lagi-lagi kembali tertunda. Rapat yang dipimpin Staf Ahli Bupati Kotim Hanif Budi Nugroho didampingin Kabag Ekonomi, SDM dan SDA Wim RK Benung, menuturkan rapat tersebut dilakukan guna mencari solusi terkait munculnya sejumlah kelompok yang baru-baru ini…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

SOPD Wajib Laksanakan Program Pembangunan Sesuai RPJMD

Sampit, – Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Kalteng Jhon Krisli meminta seluruh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) melaksanakan program pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). “Dasar dan acuan pembangunan adalah RPJMD. Untuk itu semua program pembangunan harus sesuai dengan RPJMD yang telah di tetapkan,” katanya di Sampit, Senin (19/2/2018). Dengan mengacu pada RPJMD diharapkan program pembangunan akan tepat sasaran, dan tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Jhon, kerja keras yang dilakukan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kotawaringin Timur dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan…

Selengkapnya
%d blogger menyukai ini: