HUKUM DAN KRIMINAL 

Kejaksaan Sampit Sudah Periksa PT BSP Terkait Dugaan Garap Luar HGU

Sampit,- Kasus dugaan pelanggaran oleh PT Borneo Sawit Perdana (BSP) yang dilaporkan oleh pihak Tim Desa Patai, Kecamatan Cempaga, belum lama ini ternyata sudah ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Sampit. Dikonfirmasi awak media ini, Rabu (13/3/2019) tadi siang, Kepala Kejakasaan Negeri Sampit , Wahyudi melalui Kasi Intelnya, Sunardi Efendi mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pengumpulan data beserta bahan terkait laporan yang ditangani pihaknya saat ini. “Kami sedang melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan terkait hal tersebut,terimaksih banyak sebelumnya,” Ujarnya melalui pesan Watshap. Bahkan dia juga membenarkan bahwa pihaknya sudah…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Wakil Ketua DPRD Kotim Harapkan Putera Puteri Daerah Diprioritaskan Dalam Pemilihan Bintara Polri

Sampit, – Penerimaan calon Bintara Polri tahun ini khususnya di Kalimantan Tengah,terutama bagi putera atau puteri daerah Kotawaringin Timur diharapkan bisa lulus dan menjadi polisi panutan bagi daerahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kotim, Supriadi MT Rabu (13/3/2019) tadi siang. Dia berharap agar putera dan puteri daerah Kalimantan Tengah ini bisa diprioritaskan dalam pemilihan atau tes Calon Bintara Polri tahun 2019 tersebut. “Harapan kita mereka (pitera-puteri) daerah kita khususnya yang dari Kotawaringin Timur bisa diprioritaskan dan lulus dalam tes Bintara Polri tahun ini, setidaknya membuat bangga daerah dan…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Legislator Ini Pertanyakan SK 48 Kades Yang Belum Dikeluarkan Pemkab Kotim

Sampit,-Ada yang menarik dari dialog atau diskusi di ruang paripurna DPRD Kotim yang mana dihadiri 168 Kepala Desa dan BPD desa SE Kotawaringin Timur ini pada Selasa (12/3/2019). Sejak pagi tadi. Dimana pihak anggota DPRD khususnya wakil ketua Komisi IV M.Shaleh mempertanyakan Surat Keterangan (SK) tugas 48 Kepala Desa yang baru dilantik pada 25 Februari 2019 lalu di gedung Serba Guna. Dalam hal ini M.Shaleh meminta jawaban dan Kepala Dinas BPMdes untuk menjelaskan alasannya dan menanyakan kebenaran hal tersebut. Menurutnya seharusnya SK untuk seluruh kepala desa yang akan dilantik sudah…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Dewan Desak Penyelesaian Pembangunan Pasar Mangkikit

Sampit,- Pasar Mangkikit yang terletak di Kecamatan MB Ketapang, lagi-lagi dipersoalkan oleh jajaran DPRD Kotawaringin Timur. Hal ini menyangkut pembangunannya yang kembali terhenti setelah sebelumnya sempat dilanjutkan oleh pihak kontraktor baru-baru ini. Menanggapi hal ini Wakil ketua DPRD Kotim Supriadi MT menyesalkan hal tersebut. Dia menjelaskan sebenarnya Pasar Mangkikit sudah harus rampung dan sudah di gunakan oleh para pedagang saat ini. “Sebenarnya dulu tahun 2015 sudah dilakukan pembangunan namun mandek hingga terjadi RDP di DPRD dan kontraktor minta waktu sampai pada tahun 2017 namun terus mandek juga, para pedagang minta…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Perusahan dan Masyarakat Harus Terjalin Hubungan Baik

Sampit,- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M.Saleh berharap, perusahan besar sawsta (PBS) selalu menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. “Bila hubungan antara perusahan dan masyarakat terjalin baik, kedua belah pihak akan saling menguntungkan,” kata Saleh, Senin (11/03/2019). Menurutnya, tujuan dibukannya investasi di daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perusahan harus benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama yang berada di sekitar kegiatan usaha mereka. “Masyarakat jangan hanya jadi penonton. Tapi harus dilibatkan sebagai tenaga kerja jangan ada lagi masyarakat sekitar perusahaan yang pendidikannya mumpuni tetapi…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Kontraktor Lokal dan Luar Sama Punya Tanggung Jawab Majukan Pembangunan Daerah

Sampit,- Wakil Ketua DPRD Komisi II¬†Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Jainudin Karim mengingatkan para kontraktor agar punya rasa tanggung jawab untuk membangun daerah. “Sebagai bentuk tanggung jawab adalah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan pekerjaan,” tegas Jainudin, Senin (11/3/2019). Terlebih, lanjut politisi Partai Gerindra itu, para kontaraktor yang sudah lama melaksanakan kerja sama dengan pemerintah daerah harus menjadi contoh bagi kontraktor lainnya. Dengan demikian, proyek-proyek di wilayah Kabupaten Kotim dapat dikerjakan sesuai ketentuan yang berlaku. “Diharapkan jangan sampai ada kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai aturan. Sebab akan merugikan…

Selengkapnya