DPRD KOTIM 

Dewan Minta Keterbukaan Soal Dana CSR Perusahaan

Sampit,– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Muhammad Rudini Darwan Ali meminta pihak Forum Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bisa terbuka terkait dana yang sudah diserahkan oleh sejumlah perusahaan yang masuk ke kantong pemerintah daerah. “Sampai saat ini tidak ada transparansi soal dana dari sejumlah perusahaan yang masuk ke kantong pemerintah daerah, dan dana CSR perusahaan selama ini tidak jelas penggunaannya,” Sampainya saat dibincangi diruang kerjanya Senin (18/11). Menurut Rudini pihak Forum CSR yang dibentuk pemerintah daerah harus terbuka dan memaparkan hasil realisasi pihak Perusahaan yang berkaitan dengan aksi sosialnya…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Legislator Kotim sayangkan Dermaga Pelangsian belum difungsikan

Sampit,- DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah menyayangkan pemerintah belum memfungsikan secara optimal Dermaga Pelangsian di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang padahal berpotensi meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat. “Kami mempertanyakan mengapa dermaga itu belum juga difungsikan padahal sudah rampung sejak lama. Masyarakat juga berharap dermaga itu difungsikan sehingga bisa membantu perekonomian setempat,” kata anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur Muhammad Kurniawan Anwar di Sampit, Jumat (15/11/2019). Dermaga Pelangsian terletak di pinggir Sungai Mentaya Desa Pelangsian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Dermaga ini dibangun pada 2014 lalu menghabiskan dana APBN sekitar Rp300 miliar.…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Anggaran Pemeliharaan Mobdin Perlu Evaluasi

Sampit- Masalah defisit anggaran APBD Murni tahun 2020 yang saat ini masih dipersoalkan di lembaga legislatif berimbas pada pemangkasan beberapa item anggaran yang saat ini dilakukan oleh pihak eksekutif. Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPRD Kotim H.Rudianur menilai perlu adanya evaluasi terhadap beberapa item yang menurutnya bisa berdampak besar bagi APBD daerah. Disisi lain dia menilai seperti pengadaan dan pemeliharaan mobil dinas (Mobdin) perlu dikaji ulang. “Terutama yang perlu kita kaji dan harus di evaluasi yakni berkaitan dengan anggaran pemeliharaan mobil dinas, karena kami nilai anggarannya terlalu tinggi dan ini…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Pemkab Kotim perlu memperbanyak depo cegah warga buang sampah ke sungai

Sampit,- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah diminta membangun depo sampah di lokasi-lokasi strategis dan padat penduduk untuk mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan atau ke sungai. “Khawatirnya karena jauh dari depo sampah atau tidak ada tempat sampah, warga akhirnya membuang sampah ke sungai. Ini sangat tidak bagus karena mencemari sungai dan berisiko membuat lingkungan menjadi tidak sehat,” kata anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur Bima Santoso di Sampit, Jumat (15/11/2019). Saat melaksanakan reses perorangan di daerah pemilihannya di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Bima menemukan adanya tumpukan sampah. Dia berharap kondisi…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

DPRD Minta Fungsikan Pustu Di Desa Pelangsian

Sampit,- Pemerintah Kabupaten Kotawaringi Timur telah membangun berbagai sarana prasarana kesehatan seperti puskesmas pembantu (pustu). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tetapi sayangnya adanya pustu yang dibangun tetapi tidak dipungsikan, dan tidak adanya tenaga kesehatan yang ditempatkan didaerah itu, Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Kotim H.Suprianto. “Saat saya reses didaerah Desa Pelangsian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, masyarakat didesa itu menyampaikan keluhannya, terkait adanya pustu yang saat ini tidak difungsikan lagi, hal ini sangat disayangkan sehingga para warga harus melakukan pemeriksaan kesehatan harus Kepuskesmas Kecamatan yang jaraknya sekitar…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

DPRD Minta Publik Turut Awasi Pembahasan APBD Kotim 2020

Sampit,- Anggota Komisi I DPRD kotim, Khozaini sepakat dan mendukung pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) kotim Tahun 2020 dibahas secara terbuka dan transparan. Bahkan dia berharap partisipasi publik untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembahasan antara komisi dan mitra kerja DPRD nantinya. “Saya berharap partisipasi publik dalam pembahasan RAPBD ini, apalagi belakangan ini polemik mengenai kondisi RAPBD telah menjadisorotan,” kata Khozaini, Kamis (14/11/2019) Keterbukaan pembahasan dan melibatkan publik itu sebagai bentuk transpransi keterbukaan informasi bagi publik. Bahkan dia juga mendorong agar pembahasan itu bisa direkam dan disiarkan secara langsung. “Sekarang…

Selengkapnya