DPRD KOTIM 

Atlet Kotim Berlaga Di Porprov Diminta Junjung Nilai Sportivitas

Sampit,- Ketua DPRD Kotim, H.M. Jhon Krisli SE. Msi meminta atlet yang mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke Muara Teweh sebanyak 684 orang tersebut bisa menjujung tinggi nilai Sportivitas. Jhon Krisli berharap, ratusan atlet yang akan berlaga di 23 cabang olahraga tersebut dapat menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama masa bertanding. “Sebagai atlet terbaik di wilayah masing-masing, saya yakin mereka bisa menjunjung tinggi sportivitas. Mereka juga sudah mempersiapkan diri untuk bertanding,” ujar Jhon, Selasa (16/10/2018). Dikatakan Jhon, atlet Kotim tidak pernah membuat malu daerahnya, baik di kandang sendiri maupun di luar,…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Kegiatan Positif Pemuda Perlu Didukung Pemerintah Daerah

Sampit,- Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim, Muhammad Shaleh mengatakan generasi muda perlu terus didukung, terutama dalam kegiatan positif, sehingga perlunya difasilitasi berupa materil maupun moril oleh Pemkab melalui instansi teknis. “Generasi muda merupakan gambaran masa depan berbagai kegiatan dilaksanakan generasi muda perlu partisipasi dan dukungan semua pihak, khususnya pemerintah daerah, apalagi jika kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pesertanya didominasi oleh generasi muda,” ungkap Sanidin, Selasa (16/10/2018). Menurut Politisi PAN ini juga, pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari peran pemuda. Di era globalisasi saat ini peran mereka sangat diharapkan terus mendukung…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Pabrik CPO Diminta Beli Sawit Petani Dengan Harga Layak

Sampit,- Seluruh pabrik pengolahan minyak mentah kelapa sawit atau CPO di Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama diminta membeli komoditas perkebunan milik petani dengan harga yang layak. “Harga tandan buah segar (TBS) di Kotim hingga kini belum menunjukkan peningkatan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena bagaimanapun juga mayoritas masyarakat petani kelapa sawit di kotim cukup banyak,” kata Ketua Komisi II DPRD Kotim, Rudianur Selasa (16/10/2018) di Sampit. Menurut dia, perlu pengawasan semua pihak terhadap kondisi harga TBS di Kotim ini, terutama pemerintah daerah yang harus punya andil untuk mengawasi…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Jangan Menumpuk ! BKD Kotim Diminta Lakukan Pemetaan Kebutuhan ASN di SOPD

Sampit,- Wakil Ketua DPRD Kotim, H. Supriadi MT mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) daerah tersebut setempat melakukan pemetaan akan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu. “Jangan sampai jumlah ASN menumpuk di satu organisasi perangkat daerah, sementara di tempat lain malah kekurangan,” kata dia di Sampit, Selasa (9/10/2018). Politisi Partai Golkar itu berharap dalam hasil penerimaan ASN nanti alokasi untuk tenaga pendidik dan kesehatan disebar merata karena saat ini didaerah sangat dibutuhkan. “Apabila pemetaan telah dilakukan dan dilaporkan ke pusat tentu seluruh kebutuhan kita dapat terpenuhi,” ujar dia. Ia…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Pimpinan Dewan, Apresiasi Kinerja Sekwan Yang Baru Menjabat

Sampit,- Baru beberapa minggu menjabat Sekretaris Dewan, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Bima Eka Wardana mendapat penilaian positif dari unsur pimpinan para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur. “Memang belum banyak, sedikitnya sistem dan tata cara dalam melakukan kegiatan rapat dan pertemuan-pertemuan di kantor sudah lebih hidup, semangat para teman-teman termasuk saya saat melakukan pembahasan juga semakin meningkat,” kata Wakil Ketua II DPRD Kotim, Parimus SE, Rabu (10/10/2018) di Sampit. Ia berharap kedepan Sekwan meski bukan berlatar belakang pendidikan pemerintahan ini bisa terus meningkatkan kinerja dewan dalam memberikan…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

DPRD Minta Pemkab, Evaluasi Pemberhentian Pegawai Kontrak

Sampit, – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Supriadi minta pemerintah kabupaten setempat untuk mengevaluasi kembali keputusan pemberhentian puluhan pegawai kontrak yang direkrut pada tahun 20118. “Dengan adanya evaluasi itu kami berharap pada 2019 nanti 54 pegawai kontrak yang diberhentikan tersebut bisa aktif bekerja kembali,” katanya di Sampit, Senin (8/10/2018). Supriadi mengaku DPRD tidak mengatahui secara pasti penyebab diberhentikan 54 pegawai kontrak yang bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). “Kami tidak mengetahui secara pasti permasalahannya mengapa mereka diberhentikan karena selama ini pemerintah daerah sendiri tidak pernah memberitahukan…

Selengkapnya
%d blogger menyukai ini: