DPRD KOTIM 

Legislator Ini Nilai Kinerja Pemerintah Semerawut Dalam Penyaluran Bansos Covid-19

Sampit, – Carut marut penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 dari pemerintah pusat, Pemprov Kalimantan Tengah dan Pemkab Kotim ternyata tidak merata dan salah sasaran.

Fakta ini terungkap dari hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.

Reses untuk mendengarkan aspirasi rakyat digelar Anggota DPRD Kotim Dapil I, di Kecamantan MB Ketapang dengan menyambangi sejumlah kantor desa, diantaranya Desa Telaga Baru, Palangsian, Bapeang, Bangkuang Makmur, Eka Bahurui, dan Desa Bapanggang Raya.

“Secara umum, khususnya Kecamatan MB Ketapang sangat banyak masyarakat miskin yang masih tidak memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik itu dari pusat, provinsi maupun kabupaten,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kotim, Sp. Lumban Gaul, kepada awak media di Sampit, Jum’at (15/5/2020).

Ia juga mencatat tiap desa menyampaikan hal yang sama bahwa  terkait bantuan sosial berupa sembako atau uang tunai sampai dengan saat ini sama sekali belum ada diterima oleh masyarakat, sementara pemerintah desa juga nampak kesulitan untuk menunjukan terkait data-data calon pemerima bantuan baik dari program PKH, BST atau BNPT.

“Aparatur desa mengaku bahwa sejak awal tidak mengetahui maupun dilibatkan tentang pendataan warganya oleh pihak Dinas Sosial, mereka juga tidak pernah di libatkan dalam survei daftar nama calon penerima bansos dari pemerintah,” jelas Politisi Demokrat ini.

Tidak jarang lanjut lumban, hal ini justru sering kali menjadi bahan komplain warga kepada pemerintah desa dikala warga lain mengetahui yang masuk data penerima bantuan dari pemerintah justru warga yang lebih memiliki ekonomi yang bagus bahkan ada yang punya gedung walet.

“Mirisnya lagi ada beberapa warga yang sudah meninggal namun tetap masuk dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah, bahkan ada juga yang double mendapat bantuan yang dimana dalam satu keluarga masuk suami dan istri dapat bantuan,” jelas Lumban.

Dijelaskan Lumban, setelah pihaknya bersama anggota dprd dapil I mencoba menelusuri lebih jauh terkait semerawut nya data calon penerima bantuan pemerintah tersebut disana terungkap bahwa data yang digunakan justru data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015.

“Saya tidak habis pikir bagaimana kacaunya daerah kita dalam sistem survey dan pendataan masyarakat miskin ini jika sistem kerja pemerintah seperti itu, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan itu banyak sekali ditemukan dilapangan dan belum menerima bantuan apapun dari pemerintah,” pungkas Lumban.

sumber : kaltengtoday.com

BERITA TERKAIT