DPRD KOTIM 

Mantan Ketua DPRD Kotim Dukung Wacana Pembentukan Pansus Covid-19

Sampit – Mantan Ketua DPRD Kotim, H.M Jhon Krislie SE. M.Si mendorong pembentukan Panita Khusus (Pansus) virus Corona atau Covid 19 di lembaga legislatif daerah setempat, hal itu  bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap kinerja  Pemkab Kotim dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona.

Menurutnya, banyak harapan masyarakat agar DPRD Kotim segera membentuk Pansus penanganan virus COVID-19, sebab itu mantan Ketua DPRD Kotim dua periode ini meminta Pimpinan dan Anggota DPRD segera duduk bersama untuk membentuk Pansus Penanganan COVID-19 ini.

“Saya pribadi memandang itu memang sangat perlu agar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur segera membentuk pansus Covid 19 sebagai dukungan bagi pemerintah daerah dalam menangani wabah Covid 19,” kata Jhon Krislie, Selasa (28/4/2020) kepada kaltengtoday.com, di Sampit.

Menurut Jhon, seluruh elemen harus bergerak bersama, bersinergi, gerak cepat, tepat, fokus dan terpadu dalam melawan penyebaran virus Corona, sebab itu dengan adanya pansus DPRD, pemerintah daerah justru akan sedikit terbantu terutama dalam mengambil langkah-langkah kebijakan konkrit untuk menangani covid-19.

“Saya pribadi memandang itu memang sangat perlu agar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur segera membentuk pansus Covid 19 sebagai dukungan bagi pemerintah daerah dalam menangani wabah Covid 19,” kata Jhon Krislie, Selasa (28/4/2020) kepada kaltengtoday.com, di Sampit.

Menurut Jhon, seluruh elemen harus bergerak bersama, bersinergi, gerak cepat, tepat, fokus dan terpadu dalam melawan penyebaran virus Corona, sebab itu dengan adanya pansus DPRD, pemerintah daerah justru akan sedikit terbantu terutama dalam mengambil langkah-langkah kebijakan konkrit untuk menangani covid-19.

Jhon menjelaskan, Pansus Covid 19 dapat dibentuk berdasarkan Undang-undang MD3, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Tatib DPRD Kabupaten Kotim. Dalam aturan Pansus dibentuk untuk melaksanakan fungsi DPRD termasuk menangani masalah/urusan yang bersifat mendesak atau memerlukan penanganan segera.

“Wabah Covid 19 termasuk masalah yang bersifat mendesak dan memerlukan penanganan segera, karena itu DPRD memang sudah selayaknya membentuk Pansus Covid 19, sehingga kerja pemda tidak terlalu berat dalam penanganan corona selain itu sumbangsih buah pemikiran anggota dewan dapat dimuat dalam rekomendasi hasil pansus nantinya yang diserahkan kepada pemda,” jelas Jhon.

Adapun nantinya Pansus tersebut akan menjadi mitra Gugus Tugas Corona Kabupaten, untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanganan Covid 19. itu juga untuk mengkaji kebijakan penanganan dampak baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

“Perlu digaris bawahi disini pembentukan pansus Covid-19 jangan disalah artikan bahwa akan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam menangani wabah corona, namun sebaliknya akan sangat membantu dalam menyepakati realokasi anggaran selanjutnya jika memang diperlukan untuk penanganan corona,” tegas Jhon.

Ditambahkan Jhon, pansus dibentuk juga bukan hanya ketika ada masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun akan lebih baik dibentuk sebelum ada masalah sehingga legislatif dan eksekutif dapat saling mengingatkan satu sama lain.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotim, H. Hairis Salamad berencana akan mengusulkan pembentukan pansus Covid-19 kepada pimpinan DPRD, sebagai langkah untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran penanganan Covid-19 yang telah disetujui bersama pada APBD-P 2020 sebesar Rp.31 Miliar.

“Kami khususnya fraksi PAN tidak akan membiarkan dana sangat besar yang disediakan untuk mencegah dan menangani pandemi virus corona tanpa pengawasan. Jadi, kami akan mengusulkan kepada pimpinan agar segera untuk dibentuk Pansus Pencegahan COVID-19,” kata H. Hairis Salamad.

sumber : kaltengtoday.com

BERITA TERKAIT