DPRD KOTIM 

Dua Ranperda Sudah Disampaikan Dirapat Paripurna

Sampit,- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Handoyo J Wibowo mengatakan bahwa dua buah rancangan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD Kotim yaitu Pendidikan Diniyah dan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan dan Desa sudah disampaikan pada rapat paripurna dua hari lalu, untuk mendapatkan persetujuan dari anggota dan fraksi pendukung DPRD.

“Diajukannya Ranperda pendidikan diniyah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, maju dan sejahtera, serta memperkenalkan sejak dini tentang pendidikan agama sebagai pondasi dalam pembentukan diri baik anak usia pendidikan dasar, remaja, maupun orang dewasa,” Sampainya saat dikonfirmasi Rabu (20/11).

Menurut Handoyo pendidikan Madrasah diniyah diselenggarakan oleh perseorangan, lembaga masyarakat, mesjid, musholla, pemerintah daerah atau yang bergerak dibidang pendidikan agama islam. Penyelenggaraan wajib belajar madrasah diniyah diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan dan pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memperhatikan keseimbangan antara pendidikan keaagama, umum dan keterampilan.

“Pendidikan Madrasah diniyah dapat diselenggarakan di mesjid, musolla, Ruang kelas atau ruang belajar lainnya yang memenuhi syarat dimana ruang belajar lain yang memenuhi syarat, agar terselenggara kegiatan belajar mengajar dengan baik, maka dari itu perlu ditetapkan, mengatur dan mengakomodir dalam sebuah produk hukum daerah tentang pendidikan diniyah,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan terkait Ranperda tentang Kelembagaan Masyarakat Kelurahan dan Desa, berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan sumberdaya masyarakat kelurahan maupun desa, agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri dan mampu mengakomodasi inisiatif serta prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat ditingkat kelurahan maupun desa.

“Ranperda tentang Kelembagaan Masyarakat Kelurahan dan Desa merupakan perda yang sifatnya urgen atau mendesak dan strategis untuk itu segera akan disusun, dibahas, ditetapkan dan diundangkan, sehingga perlu pembentukan perda tentang Kelembagaan itu,” Tutupnya.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment