SUARA RAKYAT 

Aksi Peduli Korupsi Kotim Sampaikan Empat Tuntutan Ke DPRD Kotim

Sampit,- Masa Aksi Peduli Korupsi Kotim langsung menyampaikan tuntutannya ke DPRD setempat, dimana masa aksi diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Kotim H. Rudianur dan H Abdul Halik, Rabu (17/7/2019) lalu.

Koordinator Aksi Burhan Nurrohman mengatakan terkait pihaknya tidak jadi aksi turun kejalan dikarenakan beberapa faktor yaitu menghindari adanya bentrok dengan adanya masa tandingan dan menjadikan kotim supaya tetap damai.

“Jadi ketika kami berada dititik kumpul, kami terus berkoordinasi dengan pihak keamanan agar tidak terjadi bentrok, dan mendapatkan hasil masukkan dari pihak keamanan bahwa kami tidak melakukan orasi dijalan tetapi langsung masuk ke DPRD Kotim,” kata Burhan kepada wartawan.

Lebih lanjut, Burhan menjelaskan bahwa Aksi Peduli Korupsi Kotim bukanlah aksi yang menghakimi dan tetap mengunakan asat praduga tak bersalah terhadap Bupati Kotim H. Supian Hadi terkait status tersangka yang diberikan oleh KPK RI.

“Aksi ini bertujuan untuk mendukung KPK dalam pemberantasan Korupsi di Kotim dan menjaga nama baik daerah, Jika Bupati Kotim tidak bersalah hilangkan status tersangkanya, tetapi jika terbukti bersalah silahkan diproses sesuai mekanisme di KPK,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kotim H. Rudianur mengatakan bahwa mendukung langkah KPK RI dalam pemberantasan korupsi.

“Jika memang ada indikaksi korupsi silahkan KPK memproses baik itu yang ada di DPRD, Pemerintahan, jika memang itu ada, silahkan kami mendukung KPK,” ungkapnya.

Politisi Golkar ini juga menerima isi empat tuntutan Aksi Peduli Korupsi Kotim, Adapun aspirasi yang disampaikan yaitu :

Pertama Meminta dukungan kepada DPRD Kotim agar KPK RI mampu menyelesaikan kasus tersangka Bupati Kotim secara bersungguh-sungguh, tegas, Provorsional, dalam proses hukum ini.

Kedua Meminta DPRD Kotim untuk menggunakan hak progretif dan undang-undang yang dimiliki DPRD terkait kasus tersangka Bupati Kotim.

Ketiga Mempertanyakan langkah apa yang sudah diambil oleh DPRD Kotim terkait status tersangka Bupati Kotim.

Terakhir Kami perwakilan dari masyarakat Kotim mendukung KPK RI dalam pemberantasan korupsi di Kotim.

“Kami terima aspirasi masyarakat dan akan disampaikan kepada ketua DPRD Kotim. Untuk jawaban akan diberikan setelah dilaksanakan rapat dewan,” tutupnya.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment