DPRD KOTIM 

Pembahasan Lanjutan KUA PPAS Kotim 2020 Ditunda DPRD, Kenapa ?

Sampit,- Pembahasan lanjutan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 yang baru dimulai Senin 15 Juli 2019 ditolak DPRD, lantaran sejumlah unsur pimpinan daerah tidak bisa hadir dalam pembahasan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kotim, H Supriadi mengatakan pihaknya memberi waktu hingga Senin, 22 Juli 2019 mendatang. Jika hingga batas waktu yang diberikan bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah tidak ada yang hadir, maka KUA-PPAS 2020 tidak akan lanjut dibahas.

“Kami tidak akan bahas jika bupati, wakil bupati, atau sekda tidak hadir, karena bagaimanapun unsur pimpinan daerah selaku pengambil keputusan. Sementara, dalam pembahasan itu DPRD perlu keputusan cepat. Dari pihak eksekutif hanya diwakili Asisten III Setda Kotim, Imam Subekti,” tegas Supriadi, Rabu (17/7/2019) di Sampit.

Supriadi menilai, pembahasan anggaran merupakan hal yang sangat penting. Meski baru pada tahap pembahasan KUA-PPAS, namun itu merupakan gambaran dari APBD.

Karena, bermula dari KUA-PPAS itulah APBD terbentuk, untuk itu perlunya pimpinan daerah pengambil kebijakan dan keputusan hadir dalam rapat pembahasan anggaran.

Supriadi berharap pada Senin depan nanti, perwakilan pimpinan daerah bisa hadir dalam pembahasan KUA PPAS, sehingga bisa dilanjutkan. Kalaupun masih tidak hadir, maka pihaknya tidak akan melanjutkan sampai dengan pengesahannya nanti.

“Bagaimana kami bisa menetapkan rencana kerja, program pembangunan dan besaran anggaran 2020, jika pimpinan eksekutif tidak ada yang hadir dalam rapat pembahasan,” kata Supriadi.

Dia mengatakan, banyak persoalan dalam KUA PPAS ini. Terutama, dari sektor pendapatan yang dianggap tidak ada perubahan yang signifikan.”Masa uang tahun lalu sama saja jumlahnya dengan tahun depan,” jelasnya.

Berdasarkan pengajuan pihak eksekutif, APBD 2020 nantinya untuk pendapatan sebesar Rp 1,53 triliun. Belanja sebesar Rp 1,58 triliun, defisit sebesar Rp 48,5 miliar atau 3,16 persen.

Sedangkan untuk pendapat asli daerah (PAD) pada tahun anggaran 2020 ditarget sebesar Rp 242 miliar atau sama dengan tahun sebelumnya.

BERITA TERKAIT