DPRD KOTIM 

Konflik Perusahaan Perkebunan akibat Kepala Desa Tidak Selektif

Sampit – Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur Handoyo J Wibowo menilai, konflik perusahaan perkebunan dengan masyarakat yang terjadi akibat kurang selektifnya kepala desa dalam administrasi pertanahan selama ini.

“Saya dengar sebagian konflik perkebunan dengan masyarakat sekitar ternyata akibat  penjualan lahan dilakukan kepala desa. Di sini kami nilai kades yang tidak selektif,” kata dia, Kamis, 9 Mei 2019.

Ia menyebut, kades jarang melibatkan warga desanya padahal di situ ada hak-hak masyarakat desa, sehingga jika suatu saat kades dilaporkan tentu harus bisa mempertanggungjawabkannya.

Politisi Demokrat ini juga sepakat  agar  pengusaha perkebunan yang tidak taat kepada aturan atau tidak mengantongi izin ditertibkan.

Terlebih lagi lokasi perkebunan yang berada diwilayah selatan. Mengingat di daerah selatan dalam perda rencana tata ruang kabupaten itu tidak diperuntukan bagi perkebunan.

“Wilayah selatan jelas, di sana untuk pertanian, kalau ada lahan sawit ratusan hektare maka harus ditelisik lebih jauh,” tandasnya.

Bahkan, kata Handoyo, lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang dirampas untuk negara sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mereka sangat mendukung.

Bahkan jika ada permasalahan yang sama mereka juga meminta dilakukan demikian.(BN)

Sumber: https://www.borneonews.co.id/berita/125403-konflik-perusahaan-perkebunan-akibat-kepala-desa-tidak-selektif

BERITA TERKAIT

Leave a Comment