DPRD KOTIM 

Jika Terbukti Garap Luar HGU PT BSP Berpontesi Rugikan Negara

Sampit,-Ketua Komisi III Dewan perwakilan rakyat daerah ,kabupaten kotawaringin timur Rimbun ST mengatakan jika benar nanti terbukti PT borneo sawit perdana(BSP) menggarap lahan di luar hak guna usaha (HGU) jelas berpontensi merugikan negara.

“Saat rapat dengar pendapat data yang kami terima dari laporan warga 40100 hektar lahan yang diduga digarap dan ditaman diluar HGU dan juga berada di kawasan hutan produksi (hp) .”ujar Rimbun

Menurutnya selain itu ijin yang dimiliki oleh PT BSP juga disinyalir tidak prosudural terlalu banyak kejangggalan terungkap pada rapat ,itu artinya ada peluang untuk pihak menegak hukum untuk melakukan penyelidikan.
“kami ingin pbs di kotim ini taat aturan jangan datang berinvestasi justru merugikan negara saja .”jelasnya.

Sementara ketua Tim desa patai Suparman mengatakan pihaknya sebagai perwakilan masyarakat terutama desa patai yang menuntut hak kepada PT BSP baik itu dalam pola kemintraan dan program CSR yang selama ini tidak berjalan baik tetap mendesak perusahan untuk memenuhi kewajiban sesuai amanat undang undang.

“Kami tetap menuntut pola kemintraan dan terkait lahan di luar HGU kami minta kepada kejaksaan negeri sampit untuk melakukan penyelidikan sebab yang paling di rugikan adalah warga sekitar juga negara untuk data kami siap dan perintah daerah pun jangan melakukan pembiaran,”Demikian Suparman.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment