DPRD KOTIM 

Desak Pemerintah Pusat Masalah Status Kawasan, Komisi II Koordinasi Ke LHK

Sampit,- Jajaran Komisi II DPRD Kotim dalam waktu dekat ini akan segera melakukan koordinasi ke pihak kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (LHK) di Jakarta berkaitan dengan masalah status kawasan yang dinilai jadi penghambat pembangunan di daerah.

Dalam hal ini H.Rudianur selaku ketua komisi II didampingi salah-satu anggota Komisi II H.Dani Rakhman dibincangi diruang kerjanya Senin (11/2/2019) pagi tadi menjelaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan terkhususnya dibeberapa wilayah Kotawaringin Timur ini terhambat akibat status kawasan yang belum dilakukan pelepasan tersebut.

Bahkan Rudianur menjelaskan sejauh ini masih menjadi kendala di daerah yakni berkaitan masalah status kawasan yang mana sejak beberapa tahun lalu belum juga ada kepastian.

“Kita sudah koordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan rencana akan koordinasi juga ke Kementrian Lingkungan Hidup ini kami masih menjadwalkan kesabaran,” Ujarnya.

Sementara itu Dani Rakhman juga turut menambahkan sebagai contoh saat ini adalah daerah Utara Kotim yang mana infrastruktur sulit di kembangkan akibat status kawasan tersebut.

“Diwilayah Utara Kotim khususnya itu sebagai contoh dimana selama ini belum bisa di realisasikan akibat status kawasan yang selama ini menjadi problem di masyarakat,” Tutupnya.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment