DPRD KOTIM 

Desak Pemerintah Pusat Masalah Status Kawasan, Komisi II Koordinasi Ke LHK

Sampit,- Jajaran Komisi II DPRD Kotim dalam waktu dekat ini akan segera melakukan koordinasi ke pihak kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (LHK) di Jakarta berkaitan dengan masalah status kawasan yang dinilai jadi penghambat pembangunan di daerah. Dalam hal ini H.Rudianur selaku ketua komisi II didampingi salah-satu anggota Komisi II H.Dani Rakhman dibincangi diruang kerjanya Senin (11/2/2019) pagi tadi menjelaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan terkhususnya dibeberapa wilayah Kotawaringin Timur ini terhambat akibat status kawasan yang belum dilakukan pelepasan tersebut. Bahkan Rudianur menjelaskan sejauh ini masih menjadi kendala di daerah yakni…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

BPBD Akan Terus Pantau Korban Banjir Cempaga Hulu

Sampit,- Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kotawaringin timur akan terus memantau korban banjir yang menegelamkan 115 rumah warga desa sungai ubar mandiri kecamatan cempaga hulu kabupaten kotawaringin timur yang terjadi pada kamis lalu. Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD)Kabupaten Kotawaringin timur M.Yusuf mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim ke desa sungai ubar madiri yang terkena bencana banjir tim tersebut menyalurkan bantuan kepada 115 kepala keluarga di desa tersebut selain memberikan bantuan juga melakukan pengobatan kepada warga yang sakit sebanyak 15 orang. Tim TRC BPBD, Melakukan survey banjir, cuaca, daerah rawan banjir di…

Selengkapnya