SUARA RAKYAT 

Limbah PT IPK Diduga Bocor Warga Pahirangan Minta DLH Turun Tangan

Sampit – Warga Desa Pahirangan,Kecamatan Mentaya Hulu digegerkan dengan dugaan kebocoran limbah sawit PT Intiga Prabhakara (IPK) pada Kamis (17/1/2019) sekitar pukul 09.00 WIB Pagi.

Informasi dihimpun dilapangan Jumat (18/1/2019) pagi tadi, dugaan kebocoran limbah yang berasal dari pipa-pipa pembuangan limbah yang berada di dalam blok-blok sawit perusahaan itu diakibatkan oleh patahnya sejumlah pipa penyalur limbah yang mana tidak jauh dari lokasi Pabrik pengolahan minyak mentah PT IPK tersebut.

Tokoh masyarakat Desa Pahirangan, M.Abadi dibincangi dilapangan tadi pagi mengatakan, dirinya sendiri mendapat informasi dari masyarakat setempat lalu kemudian ditindak lanjuti kelapangan untuk mencari tahu kebenaran akan informasi tersebut.

“Saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan kebocoran limbah tersebut dari pipa pembuangan, kita tindak lanjuti kelapangan baru saja, ternyata benar adanya, kita juga sudah ambil dokumentasinya dilapangan bersama tokoh masyarakat,” Ujarnya Jumat (18/1/2019) usai melakukan kroscek dilapangan.

Abadi juga menyayangkan terkait kondisi dilapangan terutama terhadap sistem pengelolaan pembuangan limbah sawit PT IPK tersebut. Menurutnya selain tidak terlihat tidak terawat, pipa-pipa yang ada dilapangan juga sudah banyak yang rusak sehingga menyebabkan limbah sawit itu mulai menyebar sampai ke paritan jalan lintas kendaaraan.

“Untuk itu kami mohon kepada pemerintah setempat agar bisa meninjau berkaitan adanya indikasi kebocoran limbah (land aplikasi ) yang terjdi di kebun PT IPK DSN group ini. Karena nantinya kalau dibiarkan akan berdampak kepada pencemaran lingkungan,”Timpalnya.

Abadi juga menjelaskan secara standar aturan juga sudah jelas bahwa penmpatan air limbah industri minyak sawit sangat dilarang jika sampai adanya air larian (run off) yang masuk ke sungai.

“Artinya pengeceran air limbah yang di manpaatkan oleh suatu perusahaan atau pengelola tidak dibenarkan secara aturan apabila sampai airnya tercecer lain pada tempatnya, itu tertuang dalam pasal 5 huruf KEPMNLH 28 dan 29 Tahun 2003,” Ujarnya.

Selain itu dia juga mempertanyakan kepada pihak pemerintah daerah apakah PT IPK sudah mengikuti prosedur perizinan Land Appication yang telah di tetapkan oleh KEPMNLH 29 tahun 2003 tersebut terkait masalah pengelolaan limbah maupun pembuangan limbah sawit ini.

“Saya masyarakat Desa Pahirangan juga mempunyai hak peran serta dalam mengawasi Fungsi sosial sesuai dengan pasal 70 UUD 32 tahun 2009 terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup,”Tutupnya

BERITA TERKAIT

Leave a Comment