DPRD KOTIM 

Revisi Peraturan Daerah Selamatkan 160 Mahasiswa Akper Kotim

Sampit – Pemkab dan DPRD Kotim sepakat merevisi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kotim.

Hal itu sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan 160 mahasiwa Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Kotim. Meski, langkah itu dinilai akan melanggar hukum.

Ketua Bapemperda DPRD Kotim, Dadang H Syamsu menyebut di dalam perda itu, pada Pasal 14 dan Pasal 15, menyatakan pendidikan tinggi dalam hal ini Akper sejak 31 Desember 2018 bukan lagi perangkat daerah dan tidak diperkenankan mendapatkan anggaran.

Namun, setelah melihat kejadian ini, Akper Kotim belum bisa melaksanakan aturan itu. Hal itu dalam rangka penyelenggaran pendidikan itu dengan skema yang disarankan biro hukum Pemerintah Provinsi Kalteng untuk merevisi dua poin tersebut.

Dadang mengakui, dengan merevisi perda itu dan memberikan anggaran untuk Akper memang berbenturan dengan ketentuan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Tapi, Permendagri Nomor 38 tahun 2018 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan anggaran,” kata Dadang H Syamsu, Senin (12/11/2018).

Jika ditanya kata dia menabrak peraturan, tentu menabrak UU Nomor 23 Tahun 2014. Tapi karena situasi ini, selain itu juga ini atas petunjuk dari Biro Hukum Pemprov Kalteng, sehingga jalan itu ditempuh.

“DPRD bersama dengan pemerintah daerah sudah mengonsultasikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Semuanya menyarankan mengubah Perda. Maka dari itu maka besar peluang permohonan dana dalam total pagu indikatif Rp 1 miliar lebih akan dikucurkan,” tandasnya.(BN)

Sumber
https://www.borneonews.co.id/berita/108747-revisi-peraturan-daerah-selamatkan-160-mahasiswa-akper-kotim

BERITA TERKAIT

Leave a Comment