SUARA RAKYAT 

Silpa APBD Kotim 2017 Capai Rp 66 Miliar, Perencanaan Anggaran Dinilai Kurang Matang

Sampit,- Sisa lebih pendapatan anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kotim 2017 tembus Rp 66 miliar. Artinya ada dana Rp 66 miliar tak terpakai selang setahun anggaran berjalan.

Audy Valent, aktivis pengamat pemerintahan kabupaten kotawaringin timur menilai, ada beberapa dugaan penyebab anggaran menjadi Silpa di akhir tahun.

Pertama, perencanaan program kerja yang kurang akurat, bahkan mungkin saja asal buat, sehingga ada indikasi kecendrungan anggaran yang disusun istilahnya copas atau copi paste dari tahun-tahun sebelumnya akibatnya dalam pelaksanaan mengalami sejumlah kendala.

Kedua, lemahnya eksekutif dalam pelaksanaan program sehingga tidak berjalan mulus.”Tidak ada strategi dalam melaksanakan program yang pembiayaannya telah tertata dalam mata anggaran APBD,” katanya, Selasa (31/7/2018) di Sampit.

Hal ini kata dia merupakan masalah klasik jika melihat fenomena klasik yang selalu terjadi, program kerja nanti akan “digenjot” pada saat akhir sekitar bulan November sampai minggu ke 2 Desember, ini menunjukan kelemahan yang sangat mencolok,” cetusnya.

Memang ada Silpa bukan berarti juga soal pemanfaatan anggaran atau serapan anggaran, bisa saja ada pengaruh dari kelebihan pendapatan. Memang jika mengacu pada hal tersebut, bisa dianggap positif, tapi kata audy tidak juga selamanya demikian.

“Kelebihan pendapatan bisa positif tapi bisa juga negatif. Jadi positif kalau kalkulasi awal sudah matang dan kelebihan karena faktor upaya / kinerja yang luar biasa. Tapi Negatif kalau ternyata target pendapatan dilakukan sengaja direndahkan supaya capai target, dengan kata lain cari aman,” ungkap Ketua Forum Bersama (Forbes) 15 LSM di Kotim ini.

Selain itu lanjutnya, ada anggapan efisiensi pada pengadaan barang dan jasa bisa juga menjadi faktor adanya Silpa, tapi. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam bentuk pelelangan sudah terporgram dan tertata dari awal, jadi tidak terkait secara signifikan dengan pelelangan PBJ.

PBJ diatur dengan beberapa aturan seperti Perpres No.54 Tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012, itu tidak berpengaruh signifikan secara keseluruhan.

“Karena pada umumnya itu cuma alasan pembenaran padahal yang utama masalah penataan awal yang tidak sesuai, tidak akurat, Inti ya kalau penataan anggaran / program tidak cermat, maka silpa akan besar,” Demikian Audy.

Sementara itu, dari hasil penyampaian rapat kerja antara eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan di DPRD Kotim kemarin, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2017 mengalami surplus sebesar Rp. 66.137.125.732,94.Dengan kata lain hal itu mengakibatkan anggaran menjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) akibatnya APBD Kotim 2017 tidak bisa terserap 100 persen.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: