DPRD KOTIM 

Satpol PP Diminta Ikut Aktif Pantau Karhutla Dikotim

Sampit,- Sebagai penegak Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah maupun TNI, Polri dalam menangani Kebakaran Hutan Dan Lahan di wilayah setempat. Seperti yang disampaikan Sekertaris Komisi III DPRD Kotim, Hero Harapanno Mandouw, Senin (30/7/2018) tadi pagi. Menurut Hero, setidaknya pihak Satpol PP lebih aktif melakukan giat patroli rutin di wilayah perkotaan. “Setidaknya dengan patroli rutin, di titik-titik tertentu baim yang rawan kebakaran, maupun mengantisipasi terjadinya karhan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, itu bisa dilakukan, daerah ini juga merupakan tanggungjawab mereka,” Ungkap Hero.…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Astagah !!! PBS Bidang Migas Tidak Daftarkan Karyawan Di BPJS

Sampit,- Anggota Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto sangat menyayangkan pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS) terutama yang bergerak di bidang minyak dan gas (Migas) di Kabupaten setempat yang masih belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS. Menurutnya dalam hal ini PBS tersebut sudah tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU nomor 24 tahun 2011 dan UU nomor 40 tahun 2004 yang mengatur akan hal tersebut. “Saya sendiri sudah menanyakan secara lagsung kepada karyawannya, baik di SPBU,karena ada beberapa SPBU yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS, dan juga pihak kontraktor yang bermitra…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

APBD Perubahan Kotim 2018, Harus Terserap Maksimal

Sampit,- Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Kalteng Jhon Krisli berharap APBD Perubahan 2018 nantinya harus terserap dengan maksimal untuk program pembangunan. “Selain wajib terserap maksimal APBD Perubahan tersebut juga harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya di Sampit, Senin (30/7/2018). Menurut Jhon, agar anggaran bisa terserap dengan baik maka sebaiknya program pembangunan yang dilaksanakan tidak perlu melalui lelang, namun menggunakan sistem pengerjaan proyek penunjukan langsung (PL). “Jika menggunakan sistem lelang maka hal tersebut program proyek pembangunan yang sifatnya skala besar dan dikhawatirkan waktu yang tersisa tidak akan mencukupi,” jelasnya.…

Selengkapnya