DPRD KOTIM 

Disnaker Diminta Awasi Penerapan UMK

Sampit,- Organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi ketenagakerjaan diminta mengawasi penerapan upah minimum kabupaten (UMK) 2018.Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi IV, Hari Rahmad Panca Setya DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Timur, Kamis (28/6/2018).

“Saya harap Dinas Ketenagakerjaan turun ke lapangan mengawasi di lapangan. Jangan sampai ada perusahaan yang tidak mematuhi UMK,” kata Hari Panca.

Politisi Partai Hanura itu menyampaikan, pihaknya masih sering menerima informasi mengenai perusahaan yang belum membayar gaji karyawan sesuai UMK.

“Jika ditemukan ketidakpatuhan perusahaan terhadap UMK, bisa diberikan sanksi. Hak karyawan itu harus diperjuangkan karena sebagian besar pekerja juga warga Kotawaringin Timur,” katanya.

Hari juga meminta pihak perusahaan tidak menerapkan penggajian dengan pola tebang pilih. UMK, katanya, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja.

“Penerapan UMK telah diatur sesuai undang-undang. Bagi perusahaan yang tidak mematuhi bisa diartikan hadirnya investasi tidak sesuai konsep pembangungan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.

Ia juga menghimbau kepada seluruh tenaga kerja di Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk tidak segan-segan melaporkan pihak perusahaan yang tidak patuh terhadap sistem penerapan upah minimum kabupaten kepada Disnaker dan DPRD.

BERITA TERKAIT