DPRD KOTIM 

Wakil Ketua DPRD Kotim, Minta Forum CSR Dibubarkan

Sampit, – Wakil Ketua DPRD Kotim Supriadi MT menegaskan, penyaluran sumbangan dari pihak swasta tak perlu melalui Forum CSR. Hal tersebut dikatakannya terkait ketidakjelasan kinerja Forum CSR di Kotawaringin Timur sejak dua tahun terakhir.

“Forum CSR yang sudah dibentuk sekarang kalau tidak berjalan sesuai fungsinya, ya sudah sebaiknya bubarkan saja, karena sejak tahun 2016 dibentuk sampai sekarang tidak ada berjalan sama sekali alasannya terkendala anggaran yang tidak dimiliki forum tersebut, ini forum belum apa-aa sudah minta anggaran bagaimana nanti,” ujar Supriadi dibincangi wartawan usai menggelar rapat kerja lintas Komisi DPRD dan Pemkab Kotim. Disampit, Selasa (17/4/2018).

Menurutnya, selama ini jika dikalkukasi kisaran dana CSR yang bisa dihasilkan dari seluruh perusahaan dalam penyaluran CSR perusahaan berdasarkan paaparan rapat kerja tadi siang bisa mencapai puluhan miliar rupiah, namun bisa kita lihat bersama faktanya dilapangan masih banyak keluhan dari tiap desa soal dana CSR yang sulit diperoleh masyarakat.

“Tadikan sudah jelas seperti yang disampaikan rekan-rekan kita Komisi II, kalau 30 PBS saja rata-rata menyalurkan CSR Rp.1 miliar rupiah saja pertahun, berarti Rp. 30 miliar rupiah dalam setiap tahun anggaran, tapi lihat saja fakta saat ini kemana uang yang semestinya diterima masyarakat kotim ini,” tegasnya.

Sementara persoalan lainnya jika PBS di Kotim ingin menyalurkan dana CSR nya tapi tidak melalui forum bagaimana? kan tidak ada paksaan atau keseharusan lewat forum Iya kan? lalu Forum itu mau ngapain? Mau dapat komisi atau potongan CSR ya, jadi mesti lewat Forum CSR begitu ?

Namun, Ketua DPD Partai Golkar Kotim itu tak melarang jika ada perusahaan yang ingin bergabung dalam Forum CSR. Tapi bukan berarti Pemkab Kotim harus ikut campur sampai dengan teknis pelaksanaan penyaluran dana CSR pihak perusahaan tersebut.

Ditambahkanya, CSR pihak perusahaan masih akan tetap berjalan meskipun tidak melalui Forum CSR yang sudah dibentuk oleh Pemkab Kotim karena soal CSR sudah diatur dalam UUD sebagaimana diketahui, Pasal 1 angka 3 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan bahwa komitmen perseroan untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.

Hal tersebut juga dipertegas melalui PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas,”Demikian Supriadi.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: