DPRD KOTIM 

BPK RI Kalteng Diminta, Audit Forum CSR di Kotim Ada Apa ?

Sampit,- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotim, Supriadi MT meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengaudit Forum CSR Kabupaten Kotim.

Pasalnya, hingga hari ini tidak ada transparansi soal dana dari sejumlah perusahaan yang masuk ke “kantong” pemerintah daerah.”Dana CSR perusahaan selama ini tidak jelas penggunaannya seperti apa,” kata Supriadi, Senin (02/04/2018).

Ketidakjelasan itu, kata Supriadi, terlihat hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum menikmati dana CSR tersebut, baik secara fisik maupun nonfisik. Padahal, perusahan berdiri tegak di daerah mereka.

Kendati demikian, politisi Partai Golkar ini tidak menampik bahwa sepengetahuannya memang ada bantuan yang diberikan langsung oleh sejumlah perusahan ke masyarakat. Baik berupa bantuan untuk pertanian, peternakan, maupun perikanan.

“Kalau bantuan langsung diberikan oleh pihak perusahan ke masyarakat memang ada. Tapi kan juga ada berupa dana berbentuk CSR. Yang jadi pertanyaan kita selama ini, seluruh perusahan yang beroperasi di Kotim ada engak memberikan CSR-nya ke Forum CSR?. Karena sepengetahuan kita, semua perusahaan sedikit banyaknya pasti ada menyalurkan dana CSR nya ke Forum CSR,” terangnya.

Menurut Supriadi, seharusnya data-data perusahan yang memberikan CSR-nya ke pemerintah melalui forum CSR harus dipublikasi ke publik. Walau dana tersebut besar maupun kecil. Apalagi kata dia, hingga hari ini peraturan daerah (perda) dan Peraturan Bupati (Perbub) mengenai CSR sudah ada di Kotim.

“Besar kecilnya CSR perusahaan harus dipublikasilan ke publik, terlebih saat ini sudah ada landasan teknis berupa perbub tentang CSR. Kalau tidak salah saya, semenjak adanya Perda, hingga hari ini belum ada transparansi penggunaan dana CSR yang dikelola oleh Forum tersebut,” Demikian Supriadi.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment