DPRD KOTIM 

Pemungutan Biaya Pembelian BBM Dengan Jiriken Masuk Ranah Hukum

Sampit– Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur Rudi Kamislan menyebut, jika ada penyelewengan BBM, melayani penjualan dengan jeriken, apalagi memungut Rp30 ribu per jeriken, sudah jelas masuk dalam ranah hukum.

“Jika didukung dengan bukti yang konkret, saya mendukung agar segera dilaporkan ke pihak berwajib,” kata mantan pejabat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotim ini, dalam rapat dengar pendapat persoalan minyak dan gas di DPRD Kotim, Senin (8/1/2018).

Menurut Rudianur, penyelewengan BBM melanggar UU Migas maupun UU Perlindungan Konsumen. “Ini indikasinya ke ranah pidana bisa dilaporkan dan diproses,” tegasnya.

Rudianur juga meminta agar Pertamina konsisten, apalagi pendistribusian BBM subsidi ada campur tangan pemerintah demi kepentingan masyarakat. Ia juga mendukung kembali dibentuknya tim untuk mengawasi BBM subsidi.

Menurut Rudianur, penyelewengan BBM subsidi tidak bisa dibenarkan. Apalagi memanfaatkannya untuk menguntungkan pihak SPBU. Karena ketentuan dan siapa yang berhak menerima BBM subsidi sudah jelas ketentuannya.

Pernyataan Rudianur didukung Sales Evekutive Ritel Pertamina Kalteng Surya Suganda. Ia juga menyarankan agar di Kotim dibentuk tim pengawas. Karena selama ini kouta BBM dari Pertamina untuk SPBU di Kotim sudah sesuai kebutuhan masyarakat.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: