DPRD KOTIM 

Puluhan Warga Sambangi Kantor DPRD Kotim

Sampit,- Sebanyak 40 lebih warga Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kotawaringun Timur, Kalteng mendatangi gedung DPRD setempat menyampaikan keberatan di relokasi karena harga ganti rugi lahan terlalu kecil.

Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur Supriadi MT Kamis (4/1/2017) di Sampit, Kamis membenarkan kedatangan puluhan warga tersebut ke gedung DPRD.

“Kita sambut baik kedatangan mereka karena maksud dan tujuannya baik, yakni menyampaikan aspirasi terkait rencana relokasi warga Desa Ujung Pandaran ke tempat yang baru dan aman,” tambahnya

Berdasarkan aspirasi masyarakat yang di sampaikan ke DPRD bahwa mereka sepakat untuk di pindahkan. Namun yang membuat warga keberatan adalah nilai ganti rugi atau biaya bongkar rumah dan upah angkut dari lokasi lama ke tempat baru terlalu murah.

Masyarakat yang rumahnya direlokasi meminta penerintah daerah biaya bongkar muat di tambah dan dihitung berdasarkan kondisi rumah karena rumah warga ada yang semi permanen, setengah permanen dan permanen.

“Sebetulnya kami DPRD ini hanya memfasilitasi saja, pertemuan antara masyarakat dengab pemerintah daerah. Sedangkan kebijakan sepenuhnya yabg menetukan adalah pihak pemerintah daerah,” ucapnya.

Dari hasil pertemuan yang di gelar pada Kamis (4/1) itu DPRD merekomendasikan dan meminta kepada pemerintah daerah untuk meninjau kembali pwnetapan nilai ganti rugi atau upah bongkar muat dari lokasi lama ke lokasi baru.

DPRD juga meminta kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas tempat relokasi, seperti penyediaan air bersih, penyedian aliran listrik dan perbaikan beberapa rumah yang rusak sebelum ditempati.

“Apabila dalam kurun waktu tujuh hari tidak di laksanakan maka DPRD Kotawaringin Timur akan membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut Supriadi mengatakan, warga desa Ujung Pandaran dipindahkan karena lokasi tersebut rawan bencana abrasi sehingga dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Lokasi rawan bencana tersebut rencananya akan dipergunakan pemerintah sebagai lokasi pengembangan destinasi wisata.

Sementara itu, salah seorang warga Desa Ujung Padaran, Taufik mengatakan, pada intinya mereka siap untuk dipindahkan ke tempat yang baru.

“Kami siap untuk di relokasi atau dipi dahkan di tempat yang baru, dengan syarat ganti rugi rumah kami jangan di sama ratakan, antara rumah permanen dengan semi permanen harus di bedakan angka ganti ruginya. Namun kami tidak akan pindah jika ganti rugi tetap mengacu pata ketatapan lama,” katanya.

Sementara itu, Kabag Administasi Pemerintahan Umum (Adpum) Kotawaribgin Timur, Hawianan mengatakan penetapan besaran ganti rugi lahan bukan kewenangan pemeeintah daerah, namun ditetapkan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Bukan kita yang menetapkan, namun melalui kajian tim khusus yang menangani permasalahan itu,” terangnya.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment