DPRD KOTIM 

Belajar DPRD Banjar Baru Kunjungi DPRD Kotim

Keterangan Foto –  Kedatangan anggota dewan Kabupaten Banjar Baru yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nani Hendriyanti disambut langsung Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli, senin (11/9).(Setwan)

Sampit, – Sejumlah anggota dewan Kabupaten Banjar Baru dipimpin Wakil Ketua DPRD Nani Hendriyanti   menemui anggota DPRD Kotim, Senin (11/9) terkait studi banding Perda usaha sarang burung wallet dan pajak bumi bangunan.

Wakil Ketua DPRD Banjar Baru, Nani Hendriyanti menjelaskan mengatakan kedatangan mereka kelembaga Legilatif DPRD Kotim dalam rangka study banding soal peraturan daerah (Perda) tentang regulasi usaha sarang buru wallet.

“Saat ini di Kabupaten Banjar Baru usaha budidaya sarang burung wallet mulai banyak diminati masyarakat bangunan wallet juga semakin menjamur sehingga kami DPRD daerah setempat sedang menyiapkan regulasi kedepan agar lebih baik dengan menyiapkan peraturan daerah (Perda),” katanya.

Menurutnya Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang sudah sangat baik itu sebabnya kami melakukan study banding ke daerah ini, agar penerapan aturan kepada masyarakat nanti tidak ada kesalahan.

“Perda wallet di kotim sudah sangat baik dan kami sangat tertarik untuk belajar kedaerah ini, untuk mengadopsi sistem penerapan Perda kepada pengusaha sarang burung wallet, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi dari sarang wallet ini di daerah kami sangat menjajikan dan sangat berpotensi,”jelas Nani.

Sementara Ketua DPRD Kotim H.M Jhon Krisli, mengatakan kedatangan DPRD Banjar Baru ke DPRD Kotim dalam rangka melakukan studi banding soal perda burung wallet  dan kami sudah jelaskan bahwa selama ini kita masih ada kendala kendala dalam hal menegakkan perda itu sehingga PAD yang ditargetkan dari sarang wallet ini tidak memncapai target.

“Target PAD yang satu miliar itu tidak bisa terpenuhi kita hanya mendapatkan 800juta dan kendala mungkin dari seluruh sarang burung wallet dikotim mungkin masih ada yang belum bayar PBB sebab kita menarik retribusi berdasarkan zona dan luasan bangunan,” kata Jhon Krisli.

Dia juga mengakui perda wallet yang telah ada di kotawaringin timur memang belum bisa berjalan secara maksimal dan ini lah yang menjadi tugas pemerintah daerah kedepannya,”artinya selama ini perda itu belum berjalan maksimal sehingga PAD kita masih banyak kecolongan,”tuturnya.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment