DPRD KOTIM 

APBD-P Harus Wujudkan Pembangunan Berkeadilan

Sampit, – Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Supriadi, menyampaikan penegasan terhadap pembahasan APBD Perubahan Tahun 2017. Pemerintah Daerah diminta memperhatikan skala prioritas dan mendahulukan anggaran pembangunan terhadap kebutuhan pembangunan yang mendesak secara adil.
Pada hakekatnya APBD disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang senantiasa berkembang dengan keanekaragaman kebutuhan, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat serta persoalan yang semakin kompleks,” kata Supriadi, kamis (7/9/2017) disampit.
Hal ini juga tentunya tertuang melalui proses musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat desa sampai kabupaten yang selanjutnya diverifikasi melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kemudian melalui penjaringan aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Anggota Dewan.
Oleh sebab itu lanjut Ketua DPD Golkar Kotim ini juga, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan skala prioritas dan mendahulukan anggaran terhadap kebutuhan pembangunan yang mendesak secara adil, yang diajukan masyarakat dengan berbagai argumentasi kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda.
“Karena APBD ini merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya mensejahterahkan rakyat. Maka APBD disusun minimal mampu memberikan informasi yang transparan terhadap sasaran yang tepat dan bermanfaat,” kata dia.
Frakai Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD Kotim saat ini memiliki program sentral dalam berupaya memprioritaskan pembangunan pada sektor pertanian. Hal ini berdasarkan pada pencapaian tingkat produksi beras lokal setiap tahunnya semakin membaik.
“Dengan memaksimalkan potensi pertanian, maka kami yakin hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi layak, kemudian untuk terus mewujudkan swasembada beras dan mengejar produksi tanaman padi terbanyak di daerah menjadi urutan pertama setelah kabupaten tetangga,” tuturnya
Setelah disahkannya APBD Perubahan 2017, Fraksi Golkar berharap seluruh komponen berwenang dapat segera cepat melaksanakan tugasnya masing-masing. Sehingga tidak ada lagi terjadi keterlambatan pada proses eksekusi dana yang telah ditetapkan. Dan target memulai segala kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa kedepannya tidak mendapat kendala yang begitu berarti.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: